LAMONGAN, PETISI.CO – Peran serta masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah dirasa sangat perlu untuk mengetahui sejauh dan bagaimana program-program bantuan pemerintah tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh warga, khususnya bantuan Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya atau solar cell dari pemerintah.
Pengawalan tersebut, selain untuk mengetahui sejauh mana program pembangunan bisa tepat sasaran dan tepat anggaran, agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat terutama yang jauh dari perkotaan.
Apalagi program pembangunan itu adalah PJU yang menggunakan tenaga surya atau solar cell. Dari manapun sumber dana anggarannya, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan.
Ikhwal peran serta masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah, dilontarkan oleh Suharmadi tokoh masyarakat Kec. Sukorame, Kab. Lamongan yang menyoroti adanya dugaan penyimpangan atau mark up harga dalam bantuan PJU tenaga surya tahun 2020 dari pemerintah di beberapa desa yang ada di Kec. Sukorame.
“Kita mengharapkan bantuan pemerintah ini tepat sasaran, tanpa dikurangi sedikitpun untuk kepentingan warga, karena ini adalah pajak dari rakyat dan peruntukkannya juga harus buat kesejahteraan warga,” ungkap Suharmadi.
Lebih lanjut Suharmadi juga membeberkan, kalau saja kita sekarang browsing, harga lampu solar cell komplit sudah dengan tiangnya dengan spesifikasi yang sama, hanya sekitar kurang lebih Rp 9 juta.
“Sedangkan laporan dari beberapa kelompok masyarakat yang mengadu ke kita, satu unit PJU solar cell dianggarkan sebesar Rp 40 juta lebih. Ini kan sudah di luar kewajaran,” ucap Suharmadi.
Maka kami menganggap ada dugaan mark up harga PJU tenaga surya yang hampir mencapai 400% lebih dari harga sewajarnya.
Tidak berhenti di situ, Suharmadi juga mengatakan, bahwa pihaknya juga mengendus di balik layar adanya oknum anggota DPRD Kab. Lamongan di belakang ini semua. “Yang juga kami duga menerima upeti rupiah terkait program bantuan PJU Solar Cell,” imbuhnya.
Kenapa muncul dugaan itu, karena menurut teman-teman yang bergabung dalam beberapa pokmas di seluruh desa di Kec. Sukorame mengatakan, ada orang-orang dekat oknum anggota DPRD Lamongan itu memotong/mengutip sebagian dana bantuan pengadaan PJU, pasca pencairan dana proyek pengerjaan PJU Solar Cell melalui Bank Jatim Cabang Ngimbang waktu lalu.
Pasalnya orang-orang suruhan itu juga bertindak sebagai koordinator penyalur program dan pengepul proposal bantuan di Kec. Sukorame. “Kami duga mereka adalah saudara (B) dan (G), karena notabene dua orang tersebut, salah satunya adalah ketua cabang partai tingkat Kecamatan di Kab. Lamongan, dimana oknum politisi anggota DPRD Lamongan (A) itu bernaung,” jelas Suharmadi.
Untuk lebih rinci tiap desa yang menerima bantuan PJU solar cell sesuai data sebagai berikut:
- Desa Pendowo Kumpul, 3 pokmas, dana Rp 1 miliar terealisasi 25 unit PJU solar cell
- Desa Wedoro, mendapatkan dana Rp 400 Juta direalisasikan 10 unit PJU solar cell
- Desa Kedung Rejo, Rp 200jJuta realisasi 5 unit PJU
- Desa Sewor dengan 4 pokmas dapatkan Rp. 1,6 miliar realisasi 40 PJU solar cell
- Desa Sembung 1 pokmas dapatkan dana Rp 400 Juta realisasi 10 unit PJU solar cell
- Desa Banggle 3 pokmas dapatkan dana Rp 2 miliar realisasi 25 unit PJU solar cell
- Desa Mragel dengan 3 pokmas dapatkan dana Rp 1 miliar realisasi 25 unit PJU solar cell
- Desa Kedung Kumpul dengan 6 pokmas dapatkan dana Rp 2 miliar realisasi, 50 unit PJU solar cell
“Dari jumlah 9 desa di Kec. Sukorame masih ada satu desa yang belum kami ketahui datanya, yakni Desa Sukorame. Insya Allah dalam waktu dekat kalau sudah dapat akan konfirmasi lagi ke njenengan mas,” ucap Suharmadi pada petisi.co.
Suharmadi juga berencana, kalau toh sangat kuat adanya dugaan penyimpangan bantuan PJU solar cell ini, kami tidak akan tinggal diam. “Dalam waktu dekat akan kami bawah ke ranah hukum, sembari menunggu data dari kecamatan lain,” pungkasnya. (ak)
