SURABAYA, PETISI.CO – Ucapan Ketua Komnas Perlindungan Anak (KPA) Arist Merdeka Sirait, agar pemerintah menghentikan vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun, berbuntut.
Ketua Masyarakat Cinta Tanah Air (Macita), Mohammad Hasan mengecam keras pernyataan Ketua KPA itu. Bahkan mengancam akan membawa ke ranah hukum.
Menurut Hasan, pernyataan Arist Merdeka tersebut merupakan upaya provokatif. Berpotensi menganggu psikis anak-anak dan orang tua.
“Seharusnya Sirait tidak sebar ucapan yang sifatnya provokatif yang membuat masyarakat. Orang tua anak anak kita tambah takut dan akan mengganggu psikis anak anak kita,” ujar Mohammad Hasan, Sabtu (21/5/2022) kepada awak media.
Dikatakan, pemberian vaksin Covid-19 kepada anak usia 6-11 tahun, telah melalui kajian pakar medis nasional, maupun dunia internasional. Vaksin juga telah diizinkan pengunaannya oleh BPOM.
“Tentunya pemerintah telah mengkaji betul betul dengan para-pakar nasional bahkan pakar dunia,” jelas dia.
Lelaki asal Sumenep, Madura yang juga pendiri Forum Masyarakat Pemantau Wartawan dan LSM (PWL), meminta Arist menunjukan bukti penelitian ilmiah terkait dampak buruk bagi anak.
“Sirait jangan hanya ngomong doang. Tunjukkan pada pemerintah bila benar terdampak pada anak anak kita. Jika ucapan itu tidak bisa dibuktikan secara medis, berarti Sirait telah diduga dan patut disangka melakukan hoax yang membuat masyarakat resah,” paparnya.
Ketua Perhimpunan Penasehat Hukum Indonesia (PPHI) ini pun memastikan bakal menempuh upaya hukum supaya Ketua Komnas PA itu mempertanggungjawabkan ucapannya.
“Saya bawa ke ranah hukum untuk menguji celotehan Bang Sirait ini,” tandas Hasan.
Seperti diketahui, Arist Merdeka Sirait mengatakan kepada pemerintah untuk menghentikan program vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Alasannya, dia mengkhawatirkan efek dari vaksin itu dapat mematikan pertumbuhan imunitas organ anak.
Selain itu Arist juga mengatakan pemerintah telah ceroboh karena tidak memiliki formulasi dan dianggap hanya kejar target vaksin yang sudah terlanjur diimport. (pri)
