PETISI.CO
Kasatreskrim Polres Kediri, AKP Gilang Akbar
BERITA UTAMA HUKUM

Oknum Camat dan Kades di Kediri Ditetapkan Tersangka Penipuan

KEDIRI, PETISI.CODiduga melakukan tindak pidana kasus penipuan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), salah satu camat dan kepala desa di Kabupaten Kediri ditetapakan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Kediri.

Kedua tersangka itu berinisial SH, Camat Grogol Kabupaten Kediri dan MD, Kepala Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono S.I.K melalui Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Gilang Akbar mengatakan, penetapan kedua tersangka itu setelah dilakukan gelar perkara.

“Keduanya sudah kami tetapkan tersangka,” ucap AKP Gilang, Senin (10/8/2020).

Dikatakan AKP Gilang, kedua tersangka itu terjerat kasus penipuan pembuatan akta jual beli (AJB).

Awalnya pada tahun 2016 di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri mendapat program prona dalam pengurusan pembuatan akta tanah jual beli.

“Tersangka MD Kades ini setelah dari kantor BPN Kabupaten Kediri melakukan sosialisasi terkait dengan akan adanya program prona tersebut,” terang Kasat Reskrim Polres Kediri.

Setelah melakukan sosialisasi, lanjut AKP Gilang, ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia untuk menampung para warga yang akan mendaftar dan mengumpulkan persyaratan.

Jika ada pemohon yang kekurangan persyaratan berupa akta tanah, maka langsung berhubungan dengan Kades.

“Bagi pemohon yang kurang persyaratan menyerahkan sejumlah uang yang nominalnya ditentukan oleh tersangka MD sebesar 1% (satu persen) dari nilai harga jual tanah yang dimiliki,” tutur AKP Gilang.

Lanjut dibeberkan AKP Gilang, MD setelah menerima uang dari pemohon kemudian menyerahkan kepada SH selaku PPATS, yakni mantan Camat Kras yang kini menjabat sebagai Camat Grogol.

“Tersangka SH sebagai jasa dalam pembuatan akta tanah tersebut meminta 1 persen,” beber AKP Gilang.

Namun pada tahun 2017 di Desa Bendosari tidak mendapat kuota program prona, akan tetapi pada tahun 2018 mendapat program PTSL. Yang mana dalam persyaratan pengurusan Sertipikat tanah tersebut akta tanah bukan merupakan syarat mutlak yang bisa diganti dengan surat keterangan penguasaan tanah.

Pada tahun 2019 Sertipikat tanah milik warga hampir semuanya jadi, lanjut diungkapkan AKP Gilang, namun selama ini warga tidak pernah tahu dan tidak mendapat salinan terkait pengurusan akta tanah yang pernah diurus melalui tersangka MD.

“Warga merasa tersangka MD ini tidak pernah menguruskan akta tanah yang diajukan warga tersebut sehingga dari kejadian tersebut SK dan warga lainnya merasa dirugikan kurang lebih mencapai Rp 25 juta. Barang bukti yang sementara ini disita yaitu 3 bendel foto copy warkah atas nama SK, SP dan SK,” ucapnya.

Selain itu, petugas juga menyita 2 bendel dokumen berisikan akta jual beli antara ahli waris almarhum MS dengan IM yang sudah ditandatangani para pihak dan belum ditandatangani PPATS serta tidak ada nomor register.

“Kami menyita 1 bendel buku catatan yang berisi pengajuan akta tanah dan 1 bendel buku register nomor akta tanah Kecamatan Kras,” pungkasnya.(bam)

terkait

Koperasi dan UMKM Jadi Andalan Jatim Hadapi MEA

redaksi

Raup Rp 90 Juta, Dua Pemalsu Aplikasi Go Food Diadili

redaksi

La Nyalla: DPD RI Akan Bantu Cari Solusi Masalah di Daerah

redaksi
Open

Close