Tolok Ukur Keberhasilan “Sesaat” Dinas PMD Jatim
SURABAYA, PETISI.CO – Pameran Kampoeng Kreasi 2023 ke-4 yang dibuka Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa di Royal Plasa, Surabaya, Kamis (1/6/2023), mendapat sorotan tajam dari LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jatim.
MAKI Jatim menilai pameran Kampoeng Kreasi, menjadi tolak ukur keberhasilan “sesaat” dari Dinas PMD Jatim. Pasalnya, peserta pameran tidak sebanding dengan jumlah 8.666 desa di Jatim yang identik dengan BumDes.
“Di Jatim ada 8.666 desa yang identik dengan ribuan BumDes. Sehingga muncullah paradoks “sesaat” karena memang diikuti hanya segelintir BumDes diantara ribuan BumDes se Jatim,” ujar Ketua LSM MAKI Korwil Jatim, Heru Satriyo dalam siaran persnya, Minggu (4/6/203).
Yang mengherankan, kata Heru, muncul euforia seakan program Dinas PMD Jatim berhasil dijalankan. Sedangkan peserta yang mengikuti pameran tidak berbeda jauh dengan peserta tahun tahun sebelumnya.
“Ini pemberdayaan palsu namanya. Pemberdayaan fantasi yang dilakukan DPMD Jatim,” tegas pria dengan postur tinggi besar ini.
“Sesaat itu menjadi sebuah otokritik tajam ke DPMD Jatim untuk ke depan bisa melakukan giat kampung kreasi secara kontinu dan berkesinambungan. Kalau bisa 1 tahun ada 12 kali giat kampung kreasi,” tambahnya.
Menurutnya, MAKI Jatim secara kelembagaan akan menarik permasalahan anggaran yang tidak tertera di dalam SIRUP LKPP 2023. Dimana sesuai histori, pameran kampung kreasi ini sudah pernah diselenggarakan dari tahun 2019 dan seterusnya.
Kesengajaan dari penyamaran anggaran pameran Kampoeng Kreasi dalam judul paket yang lain, itulah yang akan menjadi sebuah punishment yang akan digali dan dilabrak oleh MAKI Jatim.
“Sekali lagi, lagu lama selalu menjadi rutinitas untuk diterapkan. Ini yang akan kita dobrak,” tegasnya lagi.
MAKI Jatim sendiri menurunkan tim Litbang dan investigasi selama empat hari untuk mengumpulkan data beberapa potensi pelanggaran dan indikasi potensi “cash back” dalam pelaksanaan Pameran Kampoeng Kreasi tersebut.
“Nanti akan kami rilis setelah mendengarkan klarifikasi dari DPMD Jatim, sesuai surat resmi MAKI Jatim dan setelah kami masukkan permasalahan ini ke APH, sabar nggih,” jelas Heru.(bm)
