SURABAYA, PETISI.CO – Pamong Praja yang akan dan telah menjadi pemimpin di instansinya diharapkan mampu bekerja cepat, cerdas serta bekerja secara extraordinary. Caranya, yakni lewat lompatan inovasi yang luar biasa dalam memberikan pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
Harapan tersebut, disampai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memberikan materi dalam Workshop Pembekalan Nilai-Nilai Integritas dan Inovasi Kepamongprajaan dalam meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Pemerintahan Daerah Kab/Kota se-Jatim dengan tema Tantangan Birokrasi di Era New Normal yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Jumat (9/4/2021).
“Sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi, berpesan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berganti channel dari yang selama ini biasa-biasa saja menjadi extraordinary (luar biasa), bekerja cepat, cerdas dan detail,” ujarnya.
Dijelaskan, para ASN hari ini masih ada yang bekerja menunggu adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) yang dirasa sangat menghambat inovasi kreatifitas birokrasi. Banyaknya obesitas dalam regulasi juga dapat menghambat kinerja birokrasi.
Untuk itu, ASN harus mampu melompat melalui format-format atau program-program yang produktif dengan memperhatikan aturan atau regulasi yang ada.
“Saya melihat di Permendagri ketika para ASN ingin melakukan lompatan inovasi harus segera dilakukan agar harapan Pak Presiden mewujudkan cara kerja extraordinary, cerdas dan cepat bisa tercapai,” tandasnya.
Salah satu cara untuk mewujudkan kinerja cepat, cerdas dan extraordinary adalah lewat perubahan budaya kerja di masing-masing instansi. Ekosistem tersebut menjadi penting dalam mengoptimalkan kerja cepat, cerdas, inovatif dan profesional.
Selain itu, bagaimana peran kerja tim sangat diperlukan dalam kesatuan birokrasi. Khofifah menyebut, dalam keadaan krisis seperti saat ini hal yang perlu dilakukan adalah kerja super tim. Kalau ada pandemi seperti saat ini bukan hanya ranahnya Dinas Kesehatan saja.
“Terjadinya pelemahan sektor ekonomi, juga sektor pendidikan yang melakukan sistem belajar mengajar secara daring juga harus bisa menyesuaikan. Bahkan backbone ekonomi Jatim saat ini adalah KUMKM yang berbasis online, maka teknologi di birokrasi harus segera disesuaikan,” tandasnya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menambahkan perlunya perubahan dalam lingkungan ASN. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi akibat pandemi.
“Selaras dengan yang disampaikan Bu Gubernur tadi, bahwa nantinya tulang punggung ekonomi adalah UMKM. Kita harus kembangkan bisnis kecil hingga menengah itu, agar bisa membuat Jatim keluar dari krisis ekonomi pasca pandemi,” katanya.
Akmal juga mengatakan, integritas pegawai ASN Pemda tercermin dalam pilar pokok yang harus bisa menegakkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. ASN, merupakan instrumen negara yang harus patuh terhadap setiap pemimpin negara. Maka, keberhasilan dan kegagalan sebuah sistem dalam ASN ditentukan oleh seorang aktor.
“Aktor dalam sistem terbagi dalam beberapa elemen yakni Kepala Daerah dan DPRD, Pimpinan OPD hingga masyarakatnya harus saling mendukung untuk mencapai kinerja efektif guna mencapai pertumbuhan pembangunan yang optimal,” jelasnya.
Pihaknya, menyoroti bahwa ASN saat ini ibarat harus bercermin bagaimana prinsip pedagang online yang sedang tren. Kondisi tersebut diperlukannya penerapan transformasi budaya. ASN harus berubah untuk merubah ke sistem online lewat transformasi budaya.
“Sudah saatnya kita berubah dari penjaga toko ke pedagang online dengan modal sosial. Berwirausaha birokrasi harus jalan. Ini dibutuhkan paradigma dan BPSDM Jatim harus segera berbenah,” paparnya.
Ia berharap, para ASN bisa melayani sesuai kebutuhan kemajuan zaman dan kebutuhan keinginan pimpinan. Gubernur Khofifah merupakan salah satu contoh kepala daerah yang mampu mengkombinasikan dan menjual daerahnya dengan program-program yang menarik lewat media sosial yang dimiliki.
“Kami berharap adanya perubahan seperti pola-pola pendekatan untuk memasarkan daerahnya secara online yang digunakan Ibu Gubernur bisa dilaksanakan pula oleh para ASN dan purna praja kita agar publik mengetahui apa yang telah dilakukan pemimpin kita,” tuturnya.
Hadir dalam peserta workshop sebanyak 130 orang Pejabat JPT Pratama, Camat, Lurah/Pejabat Pengawas Kab/Kota se Jatim. Dan juga peserta online sebanyak 750 orang dari JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas se Jatim. (bm)
