SURABAYA, PETISI.CO – Salah satu anggota DPRD Kota Surabaya diduga memanfaatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk kepentingan politik. Diketahui anggota DPRD ini mengajak para KSH yang dibentuk oleh Pemkot Surabaya tersebut untuk berwisata keluar kota.
Janggalnya, banner yang dibawa liburan oleh KSH terpampang jelas nama dan foto salah satu anggota DPRD Surabaya. Direktur Eksekutif Parlaiment Watch Jawa Timur, Umar Sholahuddin menilai, bahwa tindakan yang dilakukan salah satu anggota DPRD Surabaya itu sangatlah tidak etis karena bernuansa kepentingan politik.
“Karena Kader Surabaya Hebat itu sebenarnya adalah kerja-kerja profesional, kerja-kerja pengabdian yang disahkan pemkot untuk kemasyarakatan. Sehingga kalau ini kemudian dimanfaatkan atau digunakan oleh politisi tertentu dari manapun saya kira itu tidak tepat, bahkan tidak etis,” ungkap Umar saat dihubungi, Senin (1/10/2022).
Umar mengaku khawatir apabila KSH dimanfaatkan untuk kepentingan politik, akan berimbas ke personel birokrasi yang lain. Hal itu dinilainya sangat berbahaya, lantaran birokrasi yang di dalamnya memiliki urusan dalam pelayanan publik kemudian digunakan sebagai alat atau kepentingan politik tertentu.
“Apalagi ini menjelang Pemilu 2024, saya kira tidak pada tempatnya. Biarlah mereka (KSH, red) itu menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat sebagaimana yang diinginkan Pak Wali. Jangan sampai kemudian para KSH terkontaminasi politik praktis yang dimainkan politisi,” ujarnya.
Karena itu, Umar juga mendorong Wali Kota Surabaya agar mengambil sikap tegas. Jangan sampai Kader Surabaya Hebat ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis oleh oknum politisi.
“Pak Wali harus bersikap tegas bahwa ini adalah kader hebat yang tidak boleh dipolitisasi atau digunakan atau dimanfaatkan kepentingan politik praktis,” kata Umar.
Dosen Sosiologi FISIP UWK Surabaya itu juga mendorong pemkot agar melakukan evaluasi terhadap pola rekrutmen KSH. Jangan sampai, Kader Surabaya Hebat yang direkrut merupakan simpatisan partai politik karena akan menimbulkan conflict of interest.
“Mestinya Kader Surabaya Hebat adalah adalah kader-kader yang non partisan. Karena ini terkait dengan pelayanan publik, pelayanan masyarakat. Kalau misalnya kader hebat adalah kader-kader partai politik, akan menimbulkan conflict of interest, antara kepentingan politik partai, dengan kepentingan pelayanan publik,” paparnya.
Menurutnya, perlu adanya kontrol dan monitoring dari Pemkot Surabaya, terkait Kader Surabaya Hebat itu sudah bekerja secara profesional atau justru dimanfaatkan oleh unsur-unsur pihak politisi tertentu.
“Pak Wali harus mengontrol kerja-kerja dari kader hebat ini apakah dia (KSH, red) bekerja secara profesional atau ada unsur-unsur digunakan atau dimanfaatkan pihak tertentu,” tutur Umar.
Di lain hal, dirinya juga menekankan kepada para elit politik agar jangan sampai memanfaatkan birokrasi serta berbagai sumberdaya yang ada di dalamnya untuk kepentingan politik. Menurutnya, alangkah lebih baik jika elit politik terjun langsung berkumpul dengan masyarakat untuk meraup popularitas. Itu dinilainya jauh lebih beradab.
“Harus sering banyak berinteraksi, berkumpul dengan masyarakat, bagaimana menyerap aspirasi masyarakat. Itu jauh lebih beradab. Sehingga hindari praktik-praktik politisasi birokrasi ke depan,” pungkas Umar. (dvd)
