Dibeli Pabrik Dengan Harga Tidak Wajar
JAKARTA, PETISI.CO – Melihat tipisnya pergerakan harga TBS (Tandan Buah Segar) Petani sawit, khususnya pasca pembebasan PE (Pungutan Ekspor) mulai tanggal 16 Juli hingga 31 Agustus 2022, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) membuat “Monitor Harga TBS”.
Melalui surat Nomor 104/DPP-APKS/VII/2022, Dewan Pimpinan Pusat APKASINDO menugaskan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah di 22 Provinsi dan semua Ketua Dewan Pimpinan Daerah di 146 Kabupaten/Kota, dari Aceh hingga Papua untuk memantau serta melaporkan pergerakan harga TBS dan melaporkan PKS-PKS yang masih membeli TBS Petani dengan harga tidak wajar.
Format laporan lengkap terlampir dengan menyertakan nama PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan harga beli di PKS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, untuk dilaporkan ke WA Pos Pengaduan APKASINDO di 0878-8224-6515. Semua nama pelapor akan kami rahasiakan.
Terimakasih kepada Presiden dan Wakil Presiden, karena “Rally APKASINDO” sejauh ini sudah membuahkan hasil, seperti pembebasan PE dan segera dievaluasinya DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation). “Kalau Flush Out (FO), per 01 Agustus 2022 otomatis sudah tidak berlaku” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 102/2022.
Menurut hitungan tim DPP APKASINDO, mulai besok dengan tidak berlakunya lagi FO ($200/Ton CPO), maka harga CPO Domestik akan terdongkrak sebesar Rp3000/kg yang jika ditransmisikan ke harga TBS, akan terdongkrak sebesar Rp. 1.000 per kilogram.
Jadi akan “double strike”, yang pertama Rp1000/kg TBS akibat di nolkannya PE, dan kedua Rp1000/kg TBS akibat tidak berlakunya PO. Semua ini sudah dilaporkan oleh DPP APKASINDO dalam diskusi Santripreneur Berbasis Sawit dengan Wakil Presiden RI (Wapres), Prof. Dr. Ma’ruf Amin pada hari Kamis (28/07).
Dr. Gulat ME Manurung, MP.,C.IMA, Ketua Umum DPP APKASINDO, Senin (01/08/2022) mengakui bahwa kenaikan harga TBS akibat di nol kannya PE memang baru mendongkrak harga TBS Petani Rp250-650/kg TBS.
“Saya berharap dengan tidak berlakunya FO mulai 1 Agustus akan nyata mendongkrak harga TBS, Jangan sampai kejadian seperti minimnya dampak me – nol kannya PE,” jelasnya.
Untuk itu kami DPP APKASINDO bekerjasama dengan semua jajaran DPW di 22 Provinsi APKASINDO dari Aceh sampai Papua supaya memonitor semua PKS-PKS. Tidak ada lagi alasan PKS untuk mengatakan tangki penuh, karena ekspor sudah menuju normal.
Bahkan di Juni lalu, ekspor CPO dan 26 turunannya sudah meningkat 28% dibandingkan Juni 2021. Dan dari awal Juli sampai akhir Juli termonitor ekspor sudah mencapai 2 juta ton lebih.
“Demikian juga pihak korporasi refinary dan eksportir tidak ada alasan lagi membeli CPO dari PKS dengan harga murah, karena ekspor sudah berjalan dan beban CPO sudah berkurang $400/ton (Rp6 juta/ton CPO atau Rp6.000/kg CPO),” ujar Gulat.
Lanjut Gulat Menteri Perdagangan (Mendag) juga harus segera menghapuskan DMO dan DPO karena stok minyak goreng di pasaran saat ini sudah sangat mencukup dan sesuai HET, sehingga kebijakan tersebut tidak lagi relevan malah menjadi beban bagi TBS petani.
“Pak Mendag jangan terlampau mendengar pendapat-pendapat yang tidak memahami tentang sawit hulu-hilir. Ini saatnya Pak Mendag mendobrak regulasi yang tidak perlu,” ujarnya.
Gulat meneruskan DMO dan DPO Ini kebijakan Menteri yang lama dan salah satu penyebab hancurnya harga TBS kami petani. Seharusnya Pak Mendag tidak perlu berpikir lebih lama lagi perihal penghapusan DMO dan DPO ini. Kalau yang ditakutkan Mendag akan langkanya bahan baku minyak goreng sawit (CPO) dengan dihapusnya DMO dan DPO.
“Itukan hanya anggapan dan bisa di antisipasi dengan Minyak Goreng Sawit (MGS) subsidi” jadi instrumen kedepannya cukup dengan BK dan PE. Jadi berapapun harga CPO dunia, harga MGS Rakyat harus sesuai HET pemerintah, selisih harga HET dengan harga ke ekonomisan akan disubsidi dana sawit (BPDPKS), itu clear, jelasnya. (gus)
