SURABAYA, PETISI.CO – Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan antara lain keamanan, bahaya kebakaran, masuknya barang ilegal, Pelabuhan Pelindo Gresik melakukan penertiban.
“Semua pengunjung ke pelabuhan terdata, demikian pula tenaga bongkar muat diberi identitas,” jelas GM Pelabuhan Gresik, Zevy Diargo.
Penertiban juga dilakukan di interen perusahaan yaitu karyawan dipacu memberikan pelayanan yang terbaik serta menindak tegas dengan sanksi langsung dipecat jika ada yang melakukan pungli.
Menurutnya sekarang semua barang yang akan diangkut kapal tanpa terkecuali harus jelas status ekpedisi, agen pelayarannya.
“Penertiban ini untuk kebaikan semua pihak. Jadi tidak ada lagi barang yang naik di atas kapal tidak jelas asal usulnya atau barang titipan,” tegas Zevy.
Menanggapi keluhan Nakhoda kapal Pelra soal biaya tambat labuh dan antrian kapal. Menurutnya setelah dilakukan pengecekan data yang masuk. Rata rata per kapal Pelra hanya membayar biaya tambat Rp 1,4 juta.
“Operator pelabuhan Gresik hanya memungut biaya tambat sedangkan biaya labuh kewenangan regulator dalam hal ini KSOP,” ungkapnya.
Zevy yang baru 1,5 tahun ditugaskan di Gresik menambahkan, pihaknya sebagai penyedia jasa pelabuhan memperlakukan sama bagi semua pengguna fasilitas pelabuhan Pelindo Gresik.
Diakuinya dalam kurun waktu setahun ini terjadi lonjakan kapal Pelra di pelabuhan Gresik sehingga membutuhkan waktu ekstra untuk mencarikan jalan keluar agar antrian tidak terlalu lama.
“Masalahnya kapal Pelra yang tambat labuh umumnya masih mencari dan menunggu muatan,” imbuhnya.
Menyinggung soal dua bangkai kapal di dermaga kapal Pelra, hal itu sudah lama diproses. Pemilik dan agen kapalnya juga sudah tidak ada. Pengangkatan kapal tenggelam juga melibatkan regulator dan biayanya besar karena bangkai kapal sudah tertimbun lumpur.
“Kami sudah mengajukan ke Pelindo pusat,” imbuhnya. (oki)
