Surabaya, petisi.co – Rombongan delegasi Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP) 2024 dari berbagai negara mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 901 di UPTD Liponsos Keputih, Surabaya, pada Rabu (27/11/2024). Kunjungan ini menjadi momen bagi para delegasi internasional untuk mempelajari langsung proses pemilu di Indonesia, khususnya penerapan hak pilih bagi warga dengan gangguan mental atau kebutuhan khusus.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Nur Salam, menjelaskan bahwa delegasi memusatkan perhatian pada berbagai aspek teknis penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga prosedur pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
“Mereka meninjau proses pendataan daftar pemilih hingga bagaimana pemilih datang ke TPS dan memilih secara langsung sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Nur Salam di TPS Liponsos Keputih.
Selain itu, aspek keamanan TPS juga menjadi sorotan. Delegasi membandingkan jumlah petugas keamanan di Indonesia dengan negara lain. Menurut Nur Salam, di luar negeri, petugas keamanan biasanya lebih banyak karena potensi kerawanan saat pemilu cenderung lebih tinggi. Meski demikian, Indonesia tetap menerapkan pengamanan dengan melibatkan Linmas dan petugas lainnya.
“Di Indonesia, pengamanan tetap ada, meski skalanya lebih kecil dibandingkan negara lain yang menerapkan pengamanan lebih ketat,” jelasnya.
Kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman antara penyelenggara pemilu dari berbagai negara. “Kita berdiskusi dan saling melengkapi sesuai dengan budaya dan aturan masing-masing negara. Mereka bisa mengambil substansi penting dari sistem pemilu kita,” tambah Nur Salam.
Ia juga menyampaikan bahwa delegasi mengapresiasi langkah Indonesia dalam menjamin hak konstitusi bagi pemilih dengan keterbatasan, termasuk penyandang gangguan mental. “Ini adalah wujud nyata dari konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara tanpa terkecuali,” tegasnya.
Delegasi asal Timor Leste, Agustinho Cunha, menyatakan bahwa kunjungan ini memberikan wawasan penting bagi KPU Timor Leste. Ia berharap sistem pemilihan langsung yang diterapkan di Indonesia bisa diadopsi di negaranya. “Kami akan merekomendasikan agar jabatan Bupati dan Gubernur di Timor Leste ke depannya bisa dipilih langsung oleh rakyat,” ungkapnya.
Sementara itu, delegasi asal Jerman, Laura Engel, memuji transparansi dan tahapan pemilu di Indonesia, termasuk pemberian informasi kepada pemilih sebelum hari pemungutan suara. “Saya sangat senang mendengar pemilih diberi informasi tentang calon sebelum memilih. Ini memungkinkan mereka membuat keputusan yang bebas,” katanya.
Laura juga membandingkan hak pilih bagi penyandang gangguan mental di Indonesia dan Jerman. Menurutnya, di Jerman, pemilih memiliki opsi untuk memberikan suara langsung di TPS atau melalui pos sebelum hari pemungutan suara.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajrihatin, menyambut baik kunjungan delegasi EVP 2024 ini. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi timnya untuk terus meningkatkan pelayanan bagi warga binaan di Liponsos Keputih.
“Ini menjadi pemicu bagi kami untuk terus memastikan bahwa warga binaan mendapatkan hak yang sama dan diakui keberadaannya,” ujar Anna. Ia berharap kunjungan ini memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
“Kami terus berupaya memberikan yang terbaik untuk Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia,” pungkasnya. (dvd)
