MADIUN, PETISI.CO – Semua warga negara berhak mendapat perlindungan kesehatan. Begitulah hal fundamental yang tengah dilaksanakan oleh Pemkab Madiun. Dinas kesehatan setempat, Selasa (26/10/2021) menggelar sosialisasi dan advokasi pelaksanaan prioritas program kesehatan masyarakat dengan menghadirkan pejabat Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.
Dalam kegiatan yang diikuti oleh petugas kesehatan Pemkab Madiun bersama penggerak PKK ini membicarakan pentingnya kesadaran hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga dengan memprioritaskan kwalitas hidup ibu dan anak.
Menurut Sufiyanto, Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Kabupaten Madiun, saat ini tengah didorong upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) denga memaksimalkan peran dan fungsi Posyandu dan Polindes.
Sehingga ditargetkan adanya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. “Kami berharap dengan adanya dana desa, melalui RPJM des UKBM tersusun di dalamnya sehingga dapat menjadi tolok ukur jalan atau tidaknya upaya kemandirian hidup sehat dari dan oleh masyarakat desa itu sendiri,” ujar Sufiyanto.
Sementara itu, drg. Fitria Dewi, Kabid Kesmas, Pemprop Jatim mengingatkan bahwa pada pandemi covid 19 yang tengah terjadi, angka kematian ibu di Jawa Timur sempat meningkat pada jumlah 300 kasus, dari data yang ada 30 kasus diantaranya berasal dari Kabupaten Madiun.
Saat ini pemerintah tengah memfokuskan pada kesehatan ibu dan anak dengan dimulai dari mejaga kwalitas kesehatannya. Kasus stunting pada anak juga mendapat perhatian tinggi yang diawali dari pola hidup sehat dan konsumsi jenis makanan dari seorang ibu.
“Pemerintah ingin menyiapkan generasi unggul. Yang tentu berangkat dari kesehatan ibu. Perilaku tidak sehat dengan mengkonsumsi jenis food street harus dihindari,” tegas Fitria Dewi.
Selain itu untuk menunjang program tersebut, Pemkab Madiun juga diingatkan untuk memfungsikan puskesmas sebagai tempat rujukan bagi ibu hamil. Sedangkan bagi kader PKK di kecamatan dan desa ditekankan lebih aktif dalam mendampingi para ibu hamil lewat pembentukan grup wasap sebagai media komunikasi sederhana.
Bagaimana dukungan pemerintah desa? Basudewo Aji Pamungkas, Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan, Pemdes Pemkab Madiun menjelaskan adanya potensi perencanaan upaya kesehatan masyarakat di pemerintah desa. Menurutnya, hal tersebut dapat diusulkan sebagai prioritas yang berdasar kebutuhan dalam menyusun program kerja di pemerintah desa.
“Sesuai tahapan perencanaan dan penganggaran upaya kesehatan masyarakat dapat diprioritaskan dalam dana desa. Dapat diawali dari musyawarah dari tingkat RT, dusun sampai desa. Anggaran memadahi,” ungkap Basudewo Aji Pamungkas.(adv/iya)
