SURABAYA, PETISI.CO – Pemkot Surabaya mengintensifkan langkah-langkahnya dalam mendorong sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman (mamin). Komitmen tersebut menjadi bagian integral dari upaya pemkot untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar bagi pelaku usaha UMKM mamin.
Dewi Soeriyawati, selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya terus menggencarkan langkah-langkah untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM mamin. Ia menjelaskan, kolaborasi erat dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, Kantor Kementerian Agama, dan organisasi pengusaha, menjadi kunci dalam percepatan proses sertifikasi halal bagi UMKM.
“Meskipun biaya sertifikasi menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha, kami akan menyediakan kuota penerbitan sertifikasi halal setiap tahunnya,” ungkap Dewi.
Dengan jumlah UMKM mamin yang mencapai 55.509 di Surabaya, Pemkot Surabaya telah berhasil mensertifikasi sekitar 998 pelaku usaha, namun masih terdapat tantangan dalam mencapai target yang lebih luas. Seiring dengan penekanan regulasi terkait dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pemkot Surabaya mengambil langkah proaktif untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan tersebut.
“Karena sertifikasi halal ini tidak seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), langsung cetak, gratis. Sertifikasi halal berbayar semuanya, Rp350 ribu dan Rp2,5 juta,” ujarnya.
Dia menyebut bahwa Pemkot Surabaya setiap tahunnya juta menyediakan kuota penerbitan sertifikat halal untuk 100 UMKM. Kuota tersebut karena menyesuaikan dengan anggaran dari pemerintah kota.
“Karena anggaran kita setiap tahunnya memang terbatas,” kata Dewi.
Apabila dilihat dari persentase, maka sekitar 40 persen UMKM mamin di Surabaya yang sudah memiliki sertifikasi halal.
“Kalau targetnya semuanya. Ini terus kita lakukan sertifikasi, kita lakukan koordinasi untuk percepatan,” pungkas Dewi. (dvd)
