Surabaya, petisi.co – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi resmi melantik Rini Indriyani sebagai Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kota Surabaya beserta jajaran, Senin (8/12/2025) di Lobby Lantai 2 Balai Kota. Pelantikan ini menandai penguatan besar dalam penyelenggaraan layanan publik terpadu di tingkat masyarakat.
Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Melalui regulasi ini, peran Posyandu diperluas. Tidak lagi hanya memfokuskan layanan pada balita, tetapi mengintegrasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
“Posyandu memang sudah ada, tetapi fokusnya balita. Pos Pelayanan Terpadu mencakup pendidikan, sosial, ketertiban umum sampai perlindungan masyarakat,” ujar Wali Kota Eri.
Ia menegaskan bahwa Pos Pelayanan Terpadu akan dipadukan dengan program Kampung Pancasila yang telah dijalankan pemerintah kota. Balai RW menjadi pusat aktivitas, baik untuk Pos Pelayanan Terpadu maupun penggerak enam SPM.
“Pos Pelayanan Terpadu ini tidak lain adalah Sekretariat Kampung Pancasila. Balai RW akan menjadi pusat pergerakan semua program,” jelasnya.
Setiap program akan dijalankan berbasis Satu Data yang terhubung langsung dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data real-time di tingkat RW akan digunakan untuk kebijakan yang cepat dan presisi, termasuk pengawasan anak usia sekolah melalui sistem absen malam yang diisi orang tua.
“Data ini memuat jumlah siswa SD sampai SMA, jumlah balita, status imunisasi lengkap, pencegahan stunting, dan gizi buruk. Semua terpantau di Balai RW,” kata Eri.
Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu, Rini Indriyani, menjelaskan bahwa Pos Pelayanan Terpadu bergerak dalam enam SPM secara terintegrasi. Mulai dukungan pendidikan anak usia dini dan literasi, layanan kesehatan sepanjang siklus hidup, edukasi air bersih dan sanitasi, identifikasi rumah tidak layak huni, kesiapsiagaan bencana, hingga pendataan masyarakat tidak mampu.
“Surabaya sebenarnya sudah melaju lebih cepat. Enam SPM ini sudah dijalankan. Tugas kami adalah mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan di Pos Pelayanan Terpadu,” terang Rini.
Ia menegaskan bahwa Kader Surabaya Hebat (KSH) dan PKK adalah motor utama pergerakan di masyarakat. Dengan skema satu kader membina 20 rumah, layanan dasar dapat dipastikan menjangkau seluruh warga.
“Integrasi ini diharapkan memastikan tidak ada lagi warga yang terlewat dari imunisasi, pendidikan, hingga perlindungan sosial,” tutupnya. (dvd)
