Pemkot Surabaya Nyatakan Perang terhadap Jukir Liar dan Pungli Parkir

oleh -393 Dilihat
oleh
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota Surabaya menegaskan komitmennya untuk menertibkan sektor perparkiran. Penindakan terhadap juru parkir (jukir) ilegal dan praktik pungutan liar (pungli) akan dilakukan tanpa toleransi.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi meminta peran aktif warga dalam menjaga ketertiban parkir. Ia mengimbau masyarakat agar tak ragu menolak membayar kepada jukir ilegal atau melaporkan pelanggaran tersebut melalui saluran resmi.

“Kami butuh keterlibatan warga. Kalau ada pungli atau jukir liar, tolong segera laporkan,” kata Eri, Senin (16/6/2025).

Pemkot membuka banyak kanal pelaporan, termasuk media sosial, aplikasi Wargaku, Command Center 112, hingga langsung ke aparat penegak hukum.

“Setiap laporan warga sangat berharga untuk menciptakan sistem parkir yang transparan dan jujur,” ujarnya.

Bersama kepolisian, Pemkot juga akan memperketat pengawasan parkir di tepi jalan umum. Banyak tempat usaha dinilai tak menyediakan lahan parkir memadai, sehingga kendaraan menumpuk di bahu jalan dan memicu kemacetan.

Eri menegaskan bahwa tarif parkir resmi akan dievaluasi dan disesuaikan, namun pungutan di luar tarif resmi tidak boleh dibiarkan.

“Tidak boleh ada lagi yang main tarik seenaknya. Semua harus sesuai aturan,” tegasnya.

Penertiban ini bukan hanya demi ketertiban lalu lintas, tapi juga berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, Pemkot sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontribusi sektor perparkiran terhadap PAD Surabaya.

Dari hasil evaluasi awal, ditemukan indikasi kebocoran yang signifikan akibat setoran pajak parkir yang tidak sesuai realita di lapangan.

“Kami menemukan data setoran yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang parkir. Ini harus dibenahi,” jelas Eri.

Langkah penertiban ini akan menyasar semua tempat usaha. Tidak hanya toko modern, tetapi juga rumah makan, restoran, hingga lokasi komersial lainnya yang pengelolaan parkirnya dinilai tidak patuh aturan.

“Kami akan hitung ulang potensi pajaknya. Tidak boleh ada lagi yang lolos dari kewajiban,” pungkasnya. (dvd)

No More Posts Available.

No more pages to load.