Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat perluasan akses pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan menambah tiga lokasi PAUD negeri yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
Langkah ini sejalan dengan program Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah.
Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani, mengatakan penambahan ini dilakukan melalui pemetaan dan pemanfaatan aset milik pemkot yang direhabilitasi menjadi fasilitas PAUD negeri.
“Ini bagian dari komitmen kami agar tidak ada anak Surabaya yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan dasar,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Tiga lokasi yang disiapkan meliputi Pasar Nambangan dengan layanan Kelompok Bermain (KB) berkapasitas 12 anak. Kemudian SDN Sidotopo 4 dengan konsep satu atap yang mencakup TK (15 anak), KB (12 anak), serta Taman Penitipan Anak (TPA) berkapasitas 10 anak.
Lokasi lainnya berada di Rumah Anak Prestasi (RAP) Sonokwijenan dengan layanan taman kanak-kanak berkapasitas 15 anak.
Selain menambah infrastruktur, Pemkot Surabaya juga memperluas jangkauan layanan PAUD. Saat ini jumlah peserta didik PAUD di Surabaya telah menembus 100 ribu anak.
Rini menegaskan, target utama adalah memastikan seluruh anak usia PAUD terlayani tanpa terkecuali.
“Secara administratif jangkauan kami sudah luas, tetapi target kami adalah nol persen anak usia PAUD yang tidak terlayani,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, verifikasi lapangan terus dilakukan bersama Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan guna memastikan seluruh anak terdata dan mendapatkan layanan pendidikan.
Strategi lain yang ditempuh adalah memperluas PAUD negeri di wilayah padat penduduk serta menguatkan peran lembaga berbasis masyarakat agar mampu menjangkau anak usia 2–6 tahun.
Di sisi kualitas, Pemkot Surabaya juga memastikan standarisasi layanan pendidikan, baik di lembaga negeri maupun swasta, tetap terjaga.
Dari aspek pembiayaan, pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk beasiswa PAUD yang menyasar 7.000 anak pada tahun 2026. Selain itu, sebanyak 8.000 pendidik PAUD juga mendapatkan dukungan jasa pelayanan.
“Pemerintah tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia,” jelas Rini. (dvd)
