Oleh: Najmah Rindu AS*
Tidak terasa hampir 10 tahun terakhir, Risma yang menjabat sebagai Walikota Surabaya harus segera mengakhiri jabatannya. Wanita yang acapkali masuk daftar pemimpin terbaik di dunia ini sudah tidak bisa mencalonkan lagi menjadi Walikota Surabaya, karena telah menjabat dua periode sejak tahun 2010 silam.
Sesegera mungkin Surabaya akan mengadakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Dari sekian banyaknya calon walikota (cawalkot) yang mendominasi jalanan dengan adanya spanduk-spanduk dan billboard, ternyata hanya ada dua pasangan wali kota yang akan maju pada Pilkada tahun ini, yaitu Eri Cahyadi – Armuji dan Machfud Arifin – Mujiaman Sukirno.
Eri Cahyadi yang merupakan Kepala BAPPEKO Surabaya serta Armuji yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya ini dipercaya oleh Ketua PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk bisa maju, karena Eri dianggap memiliki kesamaan latar belakang yang bisa dibilang mirip dengan Risma dan tentunya kompeten serta mampu mengemban komitmen yang sudah diberikan.
Sedangkan Machfud Arifin mantan Kapolda Jatim mengantongi banyak dukungan dari 8 partai politik seperti Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan memilih Dirut PDAM, Mujiaman sebagai wakil cawalkot Surabaya yang pasti sebelumnya sudah ada persetujuan dari seluruh koalisi.
Hingar bingar perpolitikan tidak lepas dari partai politik, calon terpilih, simpatisannya, dan para elite politik dengan berbekal strategi yang notabene memperebutkan simpati rakyat.
Seperti dalam ungkapan Socrates (469 SM- 399 SM) bahwa “Manusia pada dasarnya ialah binatang politik) ‘zoon politicon’.
Dikatakan “binatang politik” untuk membedakan binatang dan manusia yang memiliki akal untuk berorganisasi dan bersosialisasi. Diperjelas lagi bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan satu sama lain.
Dengan berbagai latar belakang yang pasti diperhitungkan oleh masyarakat, namun yang terpenting ialah komitmen dan tanggung jawab.
Masyarakat, tentunya warga Surabaya ingin memiliki pemimpin yang peduli terhadap rakyat kecil, tidak melulu dengan pembangunan fasilitas gedung pencakar langit yang modern, tetapi memastikan bahwa rakyatnya telah hidup sejahtera, ditambah dengan situasi pandemi yang sulit memungkinkan untuk memperoleh pekerjaan, juga tingginya kasus PHK, membuat memperparah stabilisas kota, terutama di Surabaya.
Tak hanya itu, calon pemimpin Kota Buaya mendatang juga harus peduli dengan kelompok pemuda. Karena, di tangan kaum pemudalah masa depan bangsa, khususnya kota Surabaya ini akan ditentukan.
Karena itulah, peran pemuda sebagai kaum intelektual, diharapkan juga tidak apatis terhadap pelaksanaan pemilihan calon walikota Surabaya. Pemuda harus mampu berpikir kritis.
Mungkin banyak dari kita yang skeptis dengan apa yang kita argumentasikan dan takut suara kita tidak akan didengar.
Tetapi coba pikir, peran pemuda disini sangatlah dinanti-nantikan. Dan kita sudah tidak semestinya menjadi penonton yang seolah-olah mau saja dijajali dengan janji-janji yang mungkin tidak akan terealisasi. Sudah sepatutnya kita terjun dan melibatkan diri untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya untuk bisa menjadi lebih baik.
Jadi, siapapun pemimpin yang akan berdiri menjadi wali kota nanti, kita harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Siap menerima konsekuensi dan siap mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan yang mungkin dinilai berat sebelah.
Tinggal kita yang memilih, apakah mau membuat perubahan ke arah yang lebih baik atau malah menjadi penonton di negara sendiri dengan alibi tidak ingin menceburkan diri ke lumpur kotor.
Seperti yang dikatakan Penyair asal Jerman Bertolt Brecht (1898 – 1956), “Bahwa buta terburuk ialah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik.”(#)
*)penulis adalah mahasiswi jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga
