BONDOWOSO, PETISI.CO – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengeluarkan rekomendasi terkait carut marutnya mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso yang dilaksanakan tanggal 15 Juni 2023 lalu.
Rekomendasi KASN bernomor B-3002/JP.01/08/2023 pada tanggal 11 Agustus 2023 perihal pelanggaran mutasi jabatan di lingkungan pemkab Bondowoso.
Sedangkan Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengeluarkan rekomendasi bernomor 700.1.2.4/1746/060.3/2023 tentang Laporan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Dalam Rotasi/Mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.
Bupati Bondowoso, Salwa Arifin diberi waktu 14 hari kerja oleh KASN untuk memberikan keputusan terkait rekomendasi tersebut.
Pengamat Hukum Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Achmad Hasan Basri mengatakan, jika dinilai berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sepatutnya rekomendasi itu perlu dipertimbangkan untuk diikuti.
Menurutnya, hal ini juga memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat bahwa pejabat publik sebagai teladan semestinya taat pada aturan.
“Terkait pelanggaran disiplin, inspektorat memang diberikan kewenangan untuk mengawasi pejabat,” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (31/8/2023).
Berdasarkan pasal 11 A ayat (1) dan (2) PP 72 tahun 2019, inspektorat daerah provinsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Maka sangat wajar jika terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jawa Timur perihal adanya dugaan cacat prosedural kepada pemerintah daerah.
“Karena Inspektorat merupakan organ pengawas internal pemerintah,” jelas dosen UIN Khas Jember ini. (eko)
