PROBOLINGGO, PETISI.CO – Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin membuka pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) pencegahan anak putus sekolah.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Probolinggo tersebut sebagai upaya dalam memenuhi hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.
Wali Kota Hadi mengatakan, masih memiliki beberapa tantangan yang perlu untuk diselesaikan, salah satunya adalah permasalahan anak putus sekolah. Kota Probolinggo sudah menjadi kota layak anak tingkat utama, itulah hasil usaha upaya.
Tapi tantangan yang kita hadapi tentunya setiap hari harus menjadi perhatian kita. Apabila terjadi anak-anak putus sekolah, padahal sekolah sudah gratis berarti ada faktor-faktor lainnya.
“Saya berpesan kepada Dinas Pendidikan dalam menangani kasus anak putus sekolah tidak hanya didata secara administratif saja, namun juga perlu mencari tahu penyebab sekaligus memberi solusi agar anak kembali sekolah,” kata Wali Kota, Hadi Zainal Abidin.
Ia juga berharap Dinas Pendidikan Kota Probolinggo maupun provinsi, apabila ada anak yang berhenti sekolah bukan hanya dicatat atau dihapus saja tapi harus ada follow-up apa problemnya sehingga perlu ada tindak lanjut dari OPD mana yang bisa terus kita lakukan.
Untuk kasus anak putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi keluarga saya memberikan satu solusi sebagai jalan keluar agar anak tetap bersekolah, yakni pondok pesantren, dimana anak bisa mendapatkan ilmu juga tidak memberatkan secara ekonomi.
Kalau memang itu masalahnya ada solusinya, taruh di tempat pendidikan yang mereka bisa mengenyam pendidikan yang orang tuanya tidak repot-repot masalah uang sakunya, dimana tempatnya, ya di pondok pesantren.
“Agamanya dapat, ilmu umumnya dapat, orang tua tidak perlu repot-repot untuk memikirkan masalah biaya uang sakunya,” kata Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin.
Sementara Kadinsos P3A Rey Suwigtyo mengungkapkan, dilaksanakannya FGD ini dalam rangka untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi anak-anak khususnya terkait pendidikan pada anak.
“Mencarikan solusi terhadap benang merah karena permasalahan sosial yang ada di masyarakat utamanya masalah anak yang seharusnya bisa mengenyam pendidikan minimal 12 tahun tapi banyak kendala sehingga mengalami putus sekolah,” tuturnya. (reb)
