BONDOWOSO, PETISI.CO – Selain kuota pupuk di pusat memang kehabisan, langkanya pupuk bersubsidi terjadi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Hal ini, akibat keterlambatan penyelesaian sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang perencanaannya tahun 2019 dan realisasi tahun 2020. Sehingga menyebabkan kuota yang ada diserap oleh daerah lain yang telah menyelesaikan data e-RDKK di awal tahun 2020.
Demikian disampaikan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bondowoso, Agus Suwardjito saat dikonfirmasi, Senin, (20/7/2020).
“Provinsi sudah mengajukan ke pusat. Namun, jatah di pusat memang habis. Itupun masih mengajukan ke Kementrian Keuangan. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat dapat terealisasi sesuai dengan hak kita,” jelas Agus.
Pupuk bersubsidi sekarang ini langka. Tapi ini tidak hanya di Kabupaten Bondowoso saja. Perencanaan yang kemarin, di Bondowoso masih menggunakan yang lama dan mendapat alokasi sekitar 40000 ton.
“Jika mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) pada Januari 2020 kemarin, alokasi pupuk bersubsidi dikurangi 50%. Dengan demikian, jika tahun kemarin Bondowoso dapat 40.000, mestinya di tahun ini mendapat 20.000 ton. Meski demikian, Bondowoso masih mendapat lebih, yaitu sekitar 21.000 ton,” katanya.
Ditanya soal upaya Pemkab untuk mengatasi sementara kelangkaan Pupuk bersubsidi?. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan realisasi kartu tani. Dimana, fungsi dari kartu tersebut dikatakan dapat meminimalisir pelanggaran yang selama ini terjadi.
“Upaya berikutnya, kita kumpulkan distributor. Karena ada 10 distributor penyalur pupuk bersubsidi di beberapa kecamatan yang kuota alokasinya saat ini sudah dihabiskan. Nah, itu kita pertanyakan ada apa?. Padahal kuota kita yang mencapai 21.000 itu, sudah ada di distributor semua,” cetusnya.
Selanjutnya, Pemkab mengupayakan ada sistem pengawasan berjenjang.
“Sementara menunggu kartu tani di distribusikan. Nanti akan ada pengawasan dimana pembelian Pupuk bersubsidi tidak boleh dibeli oleh petani langsung, tapi oleh kelompok taninya. Sekaligus itu ada komunikasi antara PPL dengan kelompok tani terkait bagaimana cara pemupukan yang benar,” pungkasnya.(tif)
