MAGETAN, PETISI.CO – Kini telah hadir aplikasi layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional, untuk memberikan layanan dengan lebih mudah dan cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang hari ini telah diluncurkan oleh Wapres RI Ma’ruf Amin bersama Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang pada tahap awal diterapkan di 21 MPP Kabupaten/Kota.
Suprawoto, Bupati Magetan didampingi Sunarti Condrowati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), juga turut hadir pada peluncuran perdana Soft Launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional bersama para Bupati dan Wali Kota di Istana Wapres, yang disiarkan secara live streaming, pada Senin (19/06/2023).
Wapres RI, Ma’ruf Amin, berharap kehadiran MPP Digital ini menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik sehingga dapat memacu investasi baru serta meningkatkan penyelengaraan birokrasi berbasis digital di tanah air untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia.
Sementara Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas dalam sambutanya menyampaikan, dengan peluncuran MPP digital nasional ini diharapkan bisa memberikan layanan publik yang lebih cepat, efisien dan mudah.
Sehingga layanan publik bisa berubah menjadi lebih baik sehingga bisa mewujudkan arahan bapak presiden RI, agar birokrasi bergerak dan berdampak.
“Penyelengaraan Mal Pelayanan Publik Ini merupakan wujud pelaksanaan reformasi di sektor layanan publik, dan upaya ini diharapkan dapat meningkatkan percepatan dalam proses perizinan berusaha sehingga dapat meningkatkan daya saing global,” paparnya.
Untuk perkembangan MPP cukup signifikan sejak tahun 2012 yang hingga saat ini sudah ada 120 MPP yang ada di Kabupaten dan Kota, berharap para Bupati bisa memprogres dengan baik. Sehingga menjadi pilot projek percontohan di wilayah yang lainya.
“Dengan diluncurkannya layanan aplikasi MPP Digital Nasional ini tentu akan lebih memberikan pelayanan yang mudah, cepat,” imbuhnya.
Sementara itu, Suprawoto Bupati Magetan berharap, dengan kehadiran MPP Digital ini nantinya akan lebih mempermudah berbagai pengajuan layanan publik, prosesnya cepat dan praktis, ini merupakan upaya inovasi untuk memberikan kemudahan, kecepatan, ketepatan dan terintegrasi bagi masyarakat.
“MPP Digital Nasional telah bekerjasama dengan
Kementerian Dalam Negeri untuk layanan Kependudukan, Kementerian Kesehatan untuk pengajuan izin nakes, dan bisa untuk pelaporan dan pengaduan layanan publik, hingga update informasi terkini,” ungkapnya.
MPP Digital Nasional sudah bisa diakses di 21 Kabupaten/kota yang menjadi lokus implementasi MPP digital tahap pertama atau lokus percontohan, termasuk diantaranya
Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, Kabupaten Kotawaringin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tuban, Kota Banda Aceh, Kota Batam, Kota Bukittinggi.
Kemudian Kota Kendari, Kota Magelang, Kota Metro, Kota Mojokerto, Kota Samarinda, Kota Surakarta, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Yogyakarta. (pgh)
