Pimpin Rakor, Kalaksa BPBD Jatim: Kelembagaan Bidang RR Perlu Diperkuat

oleh -71 Dilihat
oleh
Budi Santoso saat memberikan arahan pada rakor Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Jatim

SURABAYA, PETISI.CO – Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur (Jatim) Budi Santoso memimpin Pembukaan Rakor Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Jatim di Hotel Royal Tulip, Surabaya, Rabu (4/8/2022).

Peserta rakor adalah para Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota, dan juga diikuti perwakilan BPBD Provinsi se-Indonesia, Hadir pula Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Satriyo Nurseno. Di kesempatan itu Satrio menyampaikan laporan kegiatan rakor.

Selain itu, hadir juga, Sekretaris BPBD Jatim Suharlina Kusuma Wardani, Kabid PK Andhika N. Sudigda, Kabid KL Sriyono dan Tenaga Ahli BPBD Jatim Suban Wahyudiono. Selain itu, hadir pula Koordinator Program SIAP SIAGA Ancilla Bere dan Perwakilan Kemendagri dan BNPB sebagai pemateri.

Dalam arahannya, Budi Santoso menyampaikan perlunya upaya penguatan kelembagaan bagi Bidang RR yang saat ini kegiatannya hanya berkutat pada penyusunan Jitupasna dan R3P saja.

“Dengan adanya rakor ini akan terpetakan tantangan dan peluang dalam memahami, mengembangkan program, dan penguatan kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tingkat Provinsi dan kab/Kota se-Jatim, termasuk terkait regulasi dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021,” jelasnya.

Peta permasalahan itulah yang nantinya akan dikonsultasikan dengan narasumber dari Kemendagri dan BNPB, sehingga terbuka peluang revisi atas tupoksi bidang RR di level provinsi dan kab/kota.

Rakor Penguatan kelembagaan bidang RR BPBD Jatim ini juga diikuti oleh BPBD di luar Jatim dikarenakan kesamaan kondisi dimana Kepmendagri 050 thn 2021 membatasi ruang gerak Bidang RR dalam mempercepat pemulihan pasca bencana dan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana.

Sementara, hasil perumusan masalah dan kesepakatan ini selanjutnya menjadi usulan yang mewakili BPBD Jatim dan BPBD kab/kota se-Jatim kepada Depdagri.

“Tujuannya, agar memberikan kebijakan lebih luas kepada BPBD pada sisi Penanganan Pasca Bencana,” ujar Budi yang juga pernah menjabat Kasat Pol PP Provinsi Jatim itu. (bm)

No More Posts Available.

No more pages to load.