MOJOKERTO, PETISI.CO – Inspektorat Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi dan evaluasi pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sekaligus penerapan Whistle Blowing System (WBS), Kamis (5/12) pagi di Hotel Raden Wijaya Mojokerto. Sosialisasi dibuka langsung oleh Plt Bupati Mojokerto, Pungkasiadi.
Jika Zona Integritas WBK dan WBBM sudah kerap digaungkan di masyarakat, WBS dalam acara ini dikenalkan sebagai sistem dimana setiap orang bisa mengadukan pelanggaran yang diketahuinya dengan aman tanpa rasa takut.
Seperti tindak pidana korupsi, pungutan liar, maupun pelayanan publik yang dirasa buruk. Dengan WBS, semua orang bisa menjadi agen perubahan dengan ikut mengawasi.
“Semua bisa ikut mengawasi dan terawasi (melalui WBS). Sehingga niat-niat berbuat curang bisa dicegah dan direduksi. Harapan kita supaya ada pengendalian dan penegakan integritas di setiap individu Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Plt Bupati Pungkasiadi pada sambutannya.
Plt Bupati Pungkasiadi juga menegaskan bahwa sebagai abdi masyarakat, ASN harus membuktikan integritasnya dalam melayani masyarakat. Sebagai konsekuensi atas tanggungjawab tersebut, maka wajib diterapkan Zona Integritas di tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penerapan pembangunan Zona Integritas adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto mewujudkan good, clean, and clear government dengan membenahi kinerja OPD, merubah kultur ASN menjadi profesional, serta mengedepankan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
“Kita wajib membangun instansi yang bersih, bebas korupsi, serta berjiwa melayani. Tidak boleh ada pungli, maupun pelayanan buruk. Maka dari itu, dibutuhkan partisipasi kita semua. Mulai pucuk pimpinan hingga pelaksana,” tandas Plt Bupati, Pungkasiadi.
Inspektur Kabupaten Mojokerto, Djoko Wijayanto melaporkan pada sambutannya bahwa WBS merupakan sebuah aplikasi yang dibangun sebagai bentuk penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi didasarkan dari beberapa masalah birokrat seperti kurangnya kualitas dalam pelayanan publik, sistem pengawasan internal yang belum mampu berperan sebagai quality assurance, praktik manajemen SDM yang belum optimal dalam meningkatkan profesionalisme, serta masalah lainnya.
“Aplikasi ini dibuat dengan kerjasama bersama Diskominfo. Masyarakat dapat mengunduh di Playstore. Kita harap aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam pengaduan tindak pidana korupsi dan sejenisnya,” kata Djoko. (nang)
