SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat struktur aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya. Hari ini, dalam upaya tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan sebanyak 2.086 Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada ASN Surabaya.
Penyerahan SK PPPK secara simbolis dilakukan di Gedung Gelora Pancasila Surabaya pada Senin (1/4/2024). Dalam sambutannya, Wali Kota Eri menyampaikan bahwa keputusan tersebut adalah bagian dari upaya maksimal Pemkot Surabaya untuk memastikan semua kuota PPPK yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terserap dengan baik.
“Kami sangat bersyukur hari ini dapat menyerahkan SK sebanyak 2.086 kepada ASN Surabaya. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk memastikan setiap orang yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari Pemkot Surabaya,” ungkap Wali Kota Eri, Senin (1/4/2024).
Dalam hal ini, ia juga menyoroti tingginya Tingkat Penghasilan Pegawai (TPP) di Surabaya yang disesuaikan dengan cara kerja yang berbeda dengan daerah lain.
“TPP yang tinggi merupakan apresiasi terhadap kinerja ASN Surabaya yang berbeda dengan ASN di daerah lain. Kami berkomitmen untuk memberikan penghargaan yang setimpal bagi para ASN yang telah berdedikasi,” ujarnya.
Selain itu, Wali Kota Eri juga mengumumkan rencana peningkatan gaji untuk PPPK di masa mendatang.
“Kami berencana meningkatkan gaji PPPK menjadi lebih kompetitif. Mulai tahun depan, para PPPK akan menerima TPP sebesar Rp 6 jutaan, sehingga total pendapatan per bulan mereka bisa mencapai Rp 9 juta,” kata Eri.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Ira Tursilowati, menambahkan bahwa proses seleksi PPPK telah berlangsung sejak tahun 2023 lalu. Dari total 3.496 penerima PPPK, 2.086 di antaranya telah menerima NIP atau SK pada tahap ini.
“Kami masih menunggu proses tahap kedua yang umumnya melibatkan guru. Verifikasi guru membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud). Kami akan terus mempercepat proses untuk memastikan semua penerima PPPK segera mendapatkan SK mereka,” tutup Ira Tursilowati. (dvd)
