BLITAR, PETISI.CO – Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) dipimpin Ketuanya, Joko Prasetyo SH, bersama ratusan massa melakukan aksi mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Mereka mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar dan kantor Pemkab Blitar, Selasa (27/09/2022).
Pada aksi unjuk rasa ini menuntut adanya keberanian DPRD Kabupaten Blitar untuk segera mencabut Perda Parkir Berlangganan yang diduga illegal, percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang dianggap lamban, hancurnya oligarki dan pembubaran TP2ID, 1000 sumur terbengkalai, sekolah gratis yang dijanjikan oleh Bupati Blitar, Rini Syarifah saat kampanye.
Selain itu aksi massa tersebut juga melakukan orasi terbuka mengkritisi adanya dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Blitar khususnya untuk struktural kepala dinas sampai kasi.
Joko Prasetyo SH, Ketua LSM GPI dalam orasinya mengungkapkan, akan selalu memantau setiap program- program yang ada di Pemkab Blitar.
“Rusaknya pemerintahan ini karena ada jual beli jabatan, kalau mereka berjalan sesuai undang-undang yang berlaku maka pemerintahan di Kabupaten Blitar tidak seperti ini,” ungkapnya.
Aksi massa GPI di depan gedung DPRD Juga melakukan aksi orasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan meyampaikan aspirasi dari rakyat dan selama ini yang banyak dikeluhkan adanya infrastruktur jalan yang bayak mengalami kerusakan dan tidak sedikit yang menjadi korban.
Usai melakukan orasi, beberapa perwakilan LSM GPI memasuki Kantor DPRD dan ditemui oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar, Haris Susanto, SH, M. Si, Kadis PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono, S. Sos, M. Si, Kabid Menejemen Dishub Kabupaten Blitar, Anjar Eko Juliatmanto, SH, Kabag Ops Polres Blitar, Kompol Mulyanto, SH, Kapolsek Kanigoro, AKP Try Wahyudi, SH.
Usai melakukan aksi massa GPI membubarkan diri, dengan catatan apabila semua tuntutannya tidak dihiraukan maka GPI akan melakukan aksi membawa massa yang lebih besar. (min)
