BLITAR, PETISI.CO – Dalam sebulan terakhir ini kedua kalinya LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) melakukan aksi dan unjuk rasa melakukan orasi di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menuntut pendidikan gratis, Kamis (22/6/2023).
Dalam orasinya Joko Prasetya selaku Ketua LSM GPI serta pemimpin aksi unjuk rasa mengungkapkan bahwa seharusnya tidak ada lagi komersialisasi dalam dunia pendidikan.
“Pendidikan bukan untuk komersialisasi. Bukan untuk bisnis. Kami menuntut pendidikan gratis,” ungkapnya.
Joko Prasetyo mengatakan pemerintah semestinya merealisasikan janji-janji saat kampanye dulu, menggratiskan biaya pendidikan baik uang seragam, buku LKS, maupun biaya lainnya. Menurut dia, sudah seharusnya biaya pendidikan tidak memberatkan masyarakat, khususnya orang tua murid.
Di Kabupaten Blitar ini komersialisasi pendidikan sudah beragam bentuknya. seperti adanya pelaksanaan wisuda bagi lulusan siswa-siswi mulai dari tingkat Paud, TK, SD, SMP hingga SMA semua itu dikomersilkan dengan biaya dibebankan keuangan kepada wali murid. Sehingga sekolah kini telah menjadi lahan bisnis. Pendidikan pun belum menyentuh semua lapisan masyarakat.
“Kita semua tau bahwa acara seremonial seperti wisuda lulusan Paud, TK, SMP, SLTA Yang diadakan setiap tahun itu sama sekali tidak mengandung nilai-nilai akademis dan nilai moral. Bahkan yang didapat hanya menghambur-hamburkan uang para orang tua hingga jutaan rupiah,” lanjut Joko dalam orasinya.
Dalam aksi yang kedua kalinya ini LSM GPI tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Dinas pendidikan. Bahkan pagar tertutup rapat dan para aktivis tidak diperkenankan untuk masuk menyampaikan aspirasinya yang membela masyarakat dalam dunia pendidikan.
“Maka apabila tuntutan yang kedua ini tidak ada relisasi, terpaksa GPI akan melakukan langkah hukum serta langkah aksi berikutnya,” pungkas Joko.
Sementara hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar belum bisa ditemui dan dihubungi melalui selulernya. (min)
