Revitalisasi Penerimaan PAD, Pemkot Surabaya Luncurkan Skema Inovatif QRIS dan Parkir Berlangganan

oleh -382 Dilihat
oleh
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi

SURABAYA, PETISI.CO – Pemkot Surabaya telah mengumumkan langkah-langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya. Inisiatif terbaru yang akan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya ini, mencakup penerapan skema parkir berlangganan dan penggunaan Quick Response Code (QRIS) dalam sistem pembayaran retribusi parkir.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan bahwa langkah ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dishub Surabaya terhadap titik-titik lokasi parkir di kota.

“Sudah ada beberapa evaluasi titik-titiknya. Kali ini ada dua pilihan, parkir berlangganan atau semua titik parkir itu menggunakan QRIS, tidak lagi menggunakan manual,” ungkap Eri.

Dalam rencana revitalisasi PAD Surabaya ini, skema parkir berlangganan dapat diimplementasikan dengan tujuan memberikan kepastian pembagian pendapatan yang adil antara Juru Parkir (Jukir) dan Pemkot Surabaya.

“Nantinya, pembagian pendapatan sebesar 40 persen untuk Jukir dan 60 persen masuk ke kas daerah,” ujarnya.

Menurut Eri, Penggunaan QRIS dalam pembayaran retribusi parkir diharapkan akan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pencegahan potensi kebocoran PAD Surabaya, khususnya yang berkaitan dengan praktik tidak sah oleh petugas Dishub Surabaya.

“Kalau selama ini Jukir mengatakan bahwa wong Dishub kakean dulinan (orang Dishub Surabaya kebanyakan bermain), nah dengan QRIS ini insyaallah akan memberikan kepastian dengan parkir berlangganan antara Jukir dengan teman-teman petugas di lapangan,” kata Eri.

Sebagaimana diketahui, langkah proaktif ini menunjukkan komitmen Pemkot Surabaya untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih modern, terbuka, dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan retribusi parkir.

“Dengan implementasi skema baru ini, diharapkan PAD Surabaya dapat dioptimalkan sambil meningkatkan transparansi dalam penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah,” pungkas Eri. (dvd)

No More Posts Available.

No more pages to load.