SURABAYA, PETISI.CO – Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini berkomitmen akan melaksanakan era tatanan baru untuk wilayah Surabaya.
Komitmen serupa juga disampaikan Bupati Gresik Sambari Halim Rudianto, dan Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Komitmen tiga kepala daerah itu, diungkapkan dalam rapat sekaligus penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama dalam menghadapi masa transisi the new normal life dalam rangka penanganan Covid-19 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (11/6/2020).
Penandatanganan itu dilakukan bersama dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim, Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Fadil Imran, Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansah dan Pangkoarmada 2, Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto.
Didepan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Forkompinda Jatim, Risma menyatakan meski transisi menuju era baru cukup berat dirasakan oleh warga Surabaya, namun pihaknya harus tetap melakukan karena tidak ingin warga Surabaya makin banyak menjadi korban Covid-19.
“Kami sadar betul bahwa ini adalah tanggung jawab yang sangat berat. Pemkot Surabaya dan masyarakat Surabaya berkomitmen untuk tetap berusaha mencegah penularan Covid-19 ini,” katanya.
Risma juga berjanji akan tetap melakukan tracing untuk mengetahui siapa yang terpapar. Sementara hari ini rapid test sedang dilakukan oleh gugus tugas Covid-19 Pemkot Surabaya.
“Saat ini yang reaktif mulai menurun dan selanjutnya akan dilakukan swab. Swab dilakukan terhadap 280 orang, dan sekitar 225 diperkirakan hari ini sudah keluar dan berkumpul kembai dengan keluarga masing-masing,” jelasnya.
Dalam komitmen bersama itu, ketiga kepala daerah sepakat untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan dampak wabah Covid-19 dengan mengerahkan ketersediaan sumber daya personel, materil, prosedur, dan anggaran yang dimiliki. Kedua, melaksanakan pemenuhan dan penegakan disiplin protokol kesehatan berkaitan dengan pencegahan Covid-19. Ketiga melaksanakan test, tracing, dan treatmen penanggulangan Covid-19. Keempat, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kelima, saling bekerja sama, berkoordinasi, dan dengan seluruh pemangku kepentingan, terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
“Perbup Perwali menjadi referensi bagaimana tatanan normal yang baru disiapkan berbagai protokol yang sudah disampaikan,” tambah Gubernur Khofifah.
Berikutnya, Khofifah meminta karena bagian komitmen bersama, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang akhirnya berdampak layanan yang tidak maksimal. Karena itu, layanan kita maksimalkan baik dari sisi testing, tracing, treatmen maupun intervensinya.
“Ini komitmen bersama untuk memperbaiki sistem pelayanan kita bersama. Komitmen ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi penyebaran Covid-19 yang telah memakan banyak korban jiwa,” paparnya. (bm)
