Oleh : Irwan Hidayat*
Petani nelayan memiliki potensi dalam pemberdayaan ekonomi mandiri masyarakat. Namun secara ekonomi, masyarakat nelayan belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani nelayan, maka harus adanya kerja sama antar lembaga pemerintah maupun swasta (stakeholder) dalam rangka mencari solusi, dukungan dan masukan demi kesejahteraan petani nelayan.
Ombak terus menghajar pantai, angin cukup keras. Siang itu terik matahari seperti biasanya melukis warna kulit menjadi legam. Kapal-kapal nelayan ukuran kecil bersandar, tidak terlihat banyak kesibukan. Satu-dua kapal kecil melintas membawa barang, di kapal bersandar terlihat ada yang memancing, ada yang beberes, ada yang memeriksa jaring.
Suasana pantai Pantai Gilingan, Sumenep terlihat seperti biasanya. Kabar wabah Covid-19 yang tengah melanda tentu sudah masuk masa transisi era new-normal telah sampai ke telinga penduduk masyarakat madura. Himbauan untuk mengikuti protokol kesehatan sudah disampaikan oleh aparat desa. Sebagian orang mungkin bisa menjalani anjuran tersebut, namun tidak bagi seorang nelayan.
Oleh sebab itu, yang sangat miris dari petani nelayan adalah tidak selamanya dalam sehari-harinya mata pencahariannya yang dihasilkan lebih dari cukup tentu dalam setiap harinya tidak mesti penghasilan penangkapan ikan yang didapatkan dan belum lagi gudang nya buka atau-pun tidak buka, sehingga terpaksa di jual sendiri di pasar-pasar setempat dimana petani nelayan bekerja. Dalam hal ini perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan petani nelayan.
Kebijakan pemerintah (regulasi) untuk menetapkan program-program yang berpihak pada petani nelayan berskala lokal maupun nasional sangatlah diperlukan dewasa ini. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa keberpihakan pemerintah akan berdampak pada berkurangnya kemiskinan yang melanda masyarakat petani nelayan pada umumnya.
Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Siti Amanah, 2014). Maka itu, harus diketahui penyebab terjadinya kemiskinan nelayan diantaranya pada hasil tangkapan nelayan yang terkadang memberikan hasil yang tidak maksimal. Hal ini dapat memengaruhi kesejahteran nelayan setempat.
Kurangnya Sumber Daya Manusia dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak baik.
Data statistik menunjukan bahwa sub sektor perikanan dalam 1 kuartal tumbuh mencapai 5,12% (Data Statistik Perikanan dan Kelautan, 2018). Dengan hasil yang dicapai tingkat kesejahteraan masyarakat petani nelayan bisa dikatakan masih dibawah standar disebabkan karena di angka 5,12 % sebagian kecil berasal dari perikanan tangkap. Hal yang sama juga terdapat dalam hasil kajian Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), menunjukan bahwa jumlah warga miskin di Indonesia didominasi penduduk di wilayah pesisir.
Jumlahnya kini mencapai 25,95 juta jiwa atau 9,82 % dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia (KKP, 2018). Sumber mata pencarian petani nelayan di wilayah perairan pesisir dapat mendongkrak dan penunjang perekonomian setempat. Apabila hasil yang didapat lebih meningkat maka dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perputaran mata uang yang bersumber dari hasil penangkapan.
Jika dilihat dalam kondisi sosial ekonomi nelayan tentunya masih jauh dari harapan, maka perhatian pemerintah dan swasta (stakeholder) sangatlah diperlukan dalam hal pemberian subsidi anggaran (dana sharing) dengan pemberian modal ke pihak ke-2 sebagai nelayan untuk pembentukan koperasi Kelompok Tani Nelayan Andalan.
Ini menjadi wadah pembiayaan untuk membantu petani nelayan mengelola hasil perikanan tangkap sampai tingkat pemasaran secara optimal, demi kesejahteraan masyarakat pesisir (petani nelayan). Permasalahan yang dihadapi masyarakat petani nelayan selain sub sektor perikanan (penangkapan ikan), juga tidak adanya kepercayaan pihak perbankan untuk pemberian modal. Halini sangat menyulitkan masyarakat petani nelayan mengelola hasil tangkapan.
Strategi tepat yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat petani nelayan; Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat nelayan. Peningkatan sarana/prasarana berupa alat penangkapan dan tempat penampungan ikan, sehingga harga jual ikan bisa ditingkatkan.
Kemitraan yang merupakan prinsip yang mementingkan adanya kerjasama antar pelaku yang terkait dengan pembangunan desa nelayan, baik masyarakat nelayan, pemerintah maupun swasta (stakeholder). Pemberian modal (dana shering) antara pemerintah, swasta dan nelayan setempat dengan pembentukan koperasi Kelompok Tani Nelayan Andalan.
Dari strategi di atas apabila dilakukan secara keseluruhan maka angka kemiskinan nelayan kita menurun serta pembentukan koperasi kelompok tani nelayan andalan dapat mewujudkan desa nelayan mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga terwujudlah laut sehat, nelayan sejahtera. Dari semua harapan diatas semoga titik temu sebagai alternativ.(#)
*)penulis adalah mahasiswa IAIN Jember dan asli Pulau Gili Raja Sumenep
