BONDOWOSO, PETISI.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Syaifullah, mengimbau kepada masyarakat agar tidak menanggapi berbagai informasi bohong, khususnya terkait adanya edaran isu pembatalan mutasi yang belakangan ini, gencar dihembuskan dari segelintir oknum berkepentingan.
“Pertama masyarakat harus memahami akan fungsional informasi di internet yang selama ini memang tidak dapat dipungkiri sudah masuk di tengah-tengah jantung masyarakat. Bagi yang biasa memuat informasi kebohongan maka, tinggalkan saja jangan direspon. Dengan begitu, niscaya mereka akan tenggelam dengan sendirinya,” imbaunya, Sabtu (7/3/2020) usai menghadiri acara festival durian di Desa Sukowono, Kecamatan Pujer.
Mengenai mutasi yang sudah dan akan segera dilakukan, Syaifullah mengaku, selain demi maksimalnya pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat, juga sudah prosedural dan atas persetujuan Bupati, Provinsi, dan Pusat.
Menurutnya, tertundanya mutasi kemarin, selain memang dirinya dan bupati belum menandatangani berkas terkait, juga karena ketidak hadiran team Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang hingga saat ini masih dalam tugas Negara.
“Kita masih menunggu dua tim Baperjakat. Insya Allah dalam dua, tiga hari kedepan ini, akan segera kami laksanakan,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyatakan, bahwa mutasi penyegaran birokrasi sangat mendesak untuk dilakukan. Selain merupakan kebutuhan terhadap beberapa jabatan seperti Kasubag, Kabid yang selama ini banyak kosong, bahkan hingga ke tingkat Kecamatan, pihaknya juga mengaku sudah mengajukan mutasi jabatan untuk eselon ll ke pusat.
“Ini harus dilakukan sebagai dorongan upaya kepada ASN dalam menduduki tempat yang benar sesuai dengan tupoksi dan kemampuan,” katanya.
Selama ini, memang kerap diganggu dengan berbagai edaran isu kebohongan. Bahkan, yang belakangan berhembus edaran format PDF tentang pembatalan mutasi. Dan saya memastikan surat yang dimaksud, bersifat sangat rahasia dan tidak mungkin bocor karena yang mengetahui hanya Bupati dan Baperjakat.
“Jika sampai bocor berarti hal itu perlu dipertanyakan. Demi Allah saya belum menandatangani berkas apapun, apalagi menyebarkannya. Jika beredar kabar terkait saya pastikan itu merupakan kebohongan besar. Dan ini siapa yang berbohong, masyarakat sudah cerdas untuk menilainya,” kecamnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, tunggu saja, dalam waktu dekat saya akan mengambil langkah hukum terhadap pencetus informasi-informasi sesat. Dalam hal ini, kita sudah melakukan kajian bersama tim kuasa hukum. Ada dua informasi bohong yang sudah masuk dan jika kajiannya sudah rampung, akan segera tandatangani surat kuasanya.
“Selama ini saya diam bukan berarti takut. Namun, masih menjaga kondusifitas pelayanan antara pemerintah kepada masyarakat. Tetapi sampai saat ini, sudah banyak masyarakat yang mendesak agar saya menjawab semua tudingan kebohongan dengan langkah hukum. Mutasi ini bukan kepentingan Bupati apalagi Sekda, ini kepentingan masyarakat melalui beberapa OPD yang memang banyak membutuhkan tenaga-tenaga profesional dan produktif. Jika ini ditunda, maka otomatis visi misi kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan terhambat,” pungkasnya. (tif)
