JAKARTA, PETISI.CO – “Para Pejabat Tinggi Pratama harus mampu mencerna permasalahan, mengolah dan merealisasikan kebijakan serta memastikan roda organisasi di bawahnya bergerak ke arah yang sama. Saudara harus hands on ke bawah untuk mengenal betul-betul kedalaman program Bangga Kencana di BKKBN,” Ungkap Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) pada pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Auditorium Kantor Pusat BKKBN, Jakarta, Senin (11/10/2021).
Kepala BKKBN melantik Empat orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BKKBN yakni: Sunarto, SE., MM. sebagai Inspektur Wilayah II; Dr. Faharuddin, S.ST., M.Si. sebagai Direktur Analisis Dampak Kependudukan; Shodiqin, S.H., M.M. sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi D.I. Yogyakarta; dan dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.
Shodiqin, S.H., M.M yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, dilantik dan disumpah setelah menerima Surat Keputusan Kepala BKKBN RI tahun 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BKKBN.
“Atas nama pribadi kami mengucapkan selamat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru saja dilantik. Saudara mempunyai peran yang sangat penting dan sangat strategis dalam struktur organisasi pemerintahan dalam merumuskan pengembangan serta mengoperasionalkan kebijakan di BKKBN,” ujar Hasto.
“BKKBN saat ini berada di persimpangan jalan yang cukup besar dan sangat kompleks, ketika sekian lama telah mengarungi perjuangannya dalam hal penurunan Total Fertility Rate (TFR), membangun kuantitas penduduk yang baik sehingga pada saat ini kita harus berganti gigi, pindah rel untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik,” ujar Hasto.
Pak Hasto menyampaikan bahwa ada satu tantangan yang serius, kalau dahulu pada tahun 1971 seluruh Provinsi mempunyai tantangan yang sama yaitu untuk mengkondisikan kuantitas penduduk dan menurunkan TFR, namun hari ini tidak sama. Hari ini ada Provinsi yang TFRnya masih tinggi dan ada yang TFRnya cukup terkendali dengan baik. Sehingga tidak mungkin satu komando, satu kebijakan untuk semua. Tantangan kedua adalah memikirkan kualitas SDM, salah satunya adalah stunting. Sehingga kita harus belajar keras untuk menciptakan SDM yang unggul di dalam satu keluarga yang berkualitas.
“Khusus wilayah DIY dan Bali, TFR sudah sangat terkendali, tentu energi yang ada harus betul-betul dipakai sebaik-baiknya memperhatikan kualitas SDM, mulai dari 1000 Hari Pertama Kehidupan sampai kepada lansia,” terang Hasto.
Hasto berharap kepada para pejabat harus memeras otak melakukan suatu terobosan-terobosan mau apa yang dilakukan, inovasi yang serius agar kita menemukan sesuatu yang prestisius dan harus bisa menjadi contoh.
“Saya akan menunggu apa yang akan Anda perbuat di dalam 100 Hari Kerja yang kemudian akan membawa suatu perubahan dan energi yang baru,” terang Hasto. (guh)
