Selamatkan Demokrasi, Mahasiswa Gejayan Memanggil Kembali Demonstrasi

oleh -133 Dilihat
oleh
Mahasiswa membentangkan spanduk
-->

JOGJAKARTA, PETISI.CO – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jogjakarta melakukan aksi demonstrasi, Senin (12/2/2024). Aksi bertajuk Gejayan Memanggil Kembali itu digelar untuk menyelamatkan demokrasi dan melawan praktik politik dinasti Jokowi.

Aksi demonstrasi dimulai dari bundaran depan Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. Ribuan massa berkumpul sambil membawa sejumlah poster berisi tuntutannya. Seperti, Selamatkan Demokrasi, Jangan Diam!’, Stop Politisasi Bansos dan lainnya.

Massa juga sempat melakukan aksi teatrikal dengan memecahkan kendi-kendi. Setelah itu, massa kemudian long march dari bundaran UGM ke Jl Affandi dan menggelar panggung orasi di pertigaan lampu merah Gejayan. Akibat aksi itu, jalan dari tiga arah menuju lampu merah Gejayan ditutup.

Saat di lampu merah Jalan Affandi, mahasiswa nekat memanjat bilboard besar di pinggir jalan untuk membentangkan spanduk besar. Spanduk itu bertuliskan ‘Hancurkan dan Adili Rezim Jokowi’.

Tak hanya mahasiswa, sejumlah dosen dan guru besar juga nampak ikut dalam aksi itu. Salah satu guru besar Ilmu Komunikasi UII, Prof Masduki bahkan ikut naik ke mobil massa untuk melakukan orasi. “Hidup mahasiswa! Hidup demokrasi. Jangan diam, lawan!,” teriak Masduki.

Dalam orasinya, Masduki mengajak seluruh mahasiswa menyadari bahwa demokrasi di Indonesia tidak baik-baik saja. Ia menyebut, demokrasi di Indonesia memasuki musim gugur. “Kalau ini dibiarkan, ini akan berbahaya. Maka hanya ada satu kata. Lawan!,” teriaknya diikuti ribuan mahasiswa.

Ditemui usai orasi, Masduki mengatakan bahwa aksi Gejayan Memanggil kali ini adalah bentuk keprihatinan moral masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Seharusnya, semua mahasiswa, guru besar, dosen dan civitas akademika bergabung dalam aksi itu.

“Ini momentum, saatnya sekarang gumpalan kegelisahan moral dari sekian tahun itu disuarakan. Saya kira seluruh akademisi di Indonesia tidak hanya melihat, tapi juga merasakan. Mereka adalah penyintas rezim yang menerapkan kembali otoritarisme model baru,” paparnya.

Menurutnya, semua elemen masyarakat harus turun dan menyuarakan bahwa demokrasi Indonesia sedang bermasalah. Ada tiga indikator yang bisa membuktikan itu. Yakni kebebasan berekspresi mengalami tekanan luar biasa, penyanderaan partai politik untuk ketamakan kekuasaan dan terjadinya politik dinasti.

“Maka kita harus menyuarakan pesan-pesan, menyalakan alarm bahwa demokrasi sedang mengalami regresi. Masyarakat harus melawan dengan penghakiman pada 14 Februari nanti saat pemungutan suara terjadi,” pungkasnya.

Demo ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jogjakarta ini, tergolong berani. Selain nekat memblokade Jalan Affandi, juga, menaiki bilboard besar untuk memasang spanduk tuntutan dan melakukan orasi sambil membawa spanduk tuntutan untuk menyelamatkan demokrasi.

“Kami membawa replika guillotine dalam aksi hari ini yakni sebagai simbolisasi hukum pancung bagi rezim yang melanggengkan nepotisme, keserakahan, dan patriarki,” ucap Sana Ulaili, Humas Jagad.

Dalam aksi itu, massa menyerukan sejumlah tuntutannya. Pertama, meminta UU Pemilu dan UU Parpol direvisi oleh badan independen.

“Karena menurut kami, uu pemilu dan uu parpol saat ini sangat cacat karena diatur sistem yang sangat-sangat jauh dari kata demokrasi yaitu sistem oligarki,” ucap Imam Maulana, Humas Jagad lainnya.

Tuntutan selanjutnya, massa meminta agar presiden Jokowi dan para kroninya diadili. Keempat, mereka menuntut kaum intelektual dan budayawan yang melanggengkan politik dinasti untuk segera meminta maaf.

Mereka juga mendesak Jokowi menyetop politisasi bantuan sosial di masa pemilu ini. Selanjutnya, cabut UU Cipta Kerja dan Minerba. Lalu, hentikan perampasan tanah yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Hentikan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan demokrasi.

“Kemudian hentikan operasi militer, tuntaskan (penanganan) pelanggaran HAM dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Jalankan pengadilan HAM dan pendidikan gratis bagi seluruh warga Indonesia. Terakhir, segerakan sahkan UU pekerja rumah tangga,” jelasnya. (bm)

No More Posts Available.

No more pages to load.