SURABAYA, PETISI.CO – Ajeng Wira Wati, S.Sos, MPSDM., selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya mengaku masih sering mendapatkan keluhan warga pemegang kartu BPJS, terkait pelayanan di rumah sakit non pemerintah yang tidak dilayani dengan ramah. Bahkan ada yang disuruh menunggu, terkesan ditelantarkan.
Pengaduan keluhan tersebut didapati oleh Ajeng saat menggelar Reses (Jaring Aspirasi Masyarakat), masa reses ke 2 pada 3-10 Mei 2023 pada seminggu kemarin.
Pada waktu itu Ajeng menggelar reses di sejumlah titik, meliputi Kecamatan Gubeng, Tegalsari, Simokerto, Genteng dan Bubutan kota Surabaya.
“Dari hasil penyerapan aspirasi itu, ada sejumlah kelurahan yang disampaikan oleh warga. Di antaranya adalah warga Surabaya pemegang kartu BPJS di rumah sakit non pemerintah yang tidak dilayani dengan ramah, bahkan ada yang diminta untuk menunggu,” ucap Ajeng kepada awak media, Senin (15/05/2023).
Lanjut Ajeng, namun ketika setelah menunggu, kartu BPJSnya dinyatakan trouble oleh pihak rumah sakit tersebut. Padahal sebenarnya tidak ada masalah dan BPJSnya pun kelas 2 (BPJS Mandiri). Sehingga warga tersebut menduga pihak rumah sakit sengaja menolaknya.
“Saya harap BPJS meningkatkan pelayanannya. Tidak hanya skala pemerintah, tetapi juga harus di non pemerintah,” tegas Ajeng.
Di samping itu, dalam reses tersebut warga juga masih mengeluhkan terkait sistem zonasi PPDB. Ajeng meminta dilakukan evaluasi, karena tidak hanya sistem zonasi. Tapi juga sejumlah bangunan sekolah yang sudah waktunya perlu dilakukan renovasi.
“Di kota Surabaya ada lebih dari sekitar 20 ribu siswa yang mungkin tidak semuanya tertampung di SMP Negeri. Oleh karena itu, Segera mungkin bangun SMP Negeri yang minimal di setiap kelurahan. Begitu pula SMA/SMK negeri minimal harus ada di setiap kecamatan,” ujar Ajeng.
Selain hal-hal yang telah disebutkan, Legislator dari fraksi Gerindra ini juga masih menerima pengaduan keluhan warga terkait stikerisasi. Terutama penerima BPJS PBI yang masih merasa keberatan dengan penempelan stiker tersebut. Masalahnya Program BPJS di Surabaya telah memiliki Perwali, sedangkan semua warga yang berKTP otomatis masuk dalam program pemerintah.
Oleh karena itu, Ajeng menegaskan dan menekankan bahwa stikerisasi harus ada transparansi. Termasuk bagi penerima Bantuan Langsung Tunai ke rekening yang bersangkutan.
“Seperti halnya BLT, PKH dan PIP agar tidak salah sasaran, dan bukan hanya itu untuk jaminan kesehatan semesta,” pungkas Ajeng Wira Wati, S.Sos, MPSDM., selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya. (riz)
