PETISI.CO
Suasana sidang gugatan pembubaran YKP yang akhirnya ditunda karena DPRD Surabaya sebagai tergugat tak hadir.
HUKUM

Sidang Pembubaran YKP, DPRD Surabaya Tak Pernah Hadir

SURABAYA, PETISI.COSudah kali kelima gugatan pembubaran Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Tetapi majelis hakim belum memulai pokok perkara sidang.

Sidang selalu ditunda oleh majelis hakim gegara pihak DPRD Kota Surabaya selaku tergugat, tidak pernah hadir dalam persidangan, Selasa (15/9/2020).

“Sidang ditunda selama seminggu. Kami akan melakukan panggilan secara resmi lagi,” kata ketua majelis hakim Ojo Sumarna di Ruang Kartika 1.

Sementara, Bidang Hukum Gerakan Putra Daerah (GPD), Shodiqin mengaku, semua tergugat ataupun turut tergugat, Pemkot Surabaya, YKP, Kejati Jatim, Pemrov Jatim hadir.

“Tapi karena pihak DPRD tidak hadir, jadi sidang ditunda tanggal 22 September besok,” ujar dia.

Senada disampaikan Bidang Hukum GPD Danny Wijaya. Menurut dia, sidang tersebut terkesan diulur-ulur. Sebab, sejak awal sidang dari pihak tergugat tidak lengkap datang di persidangan.

“Ini memang ada kesan diulur-ulur, karena dari awal sidang hingga yang ke lima ini dari pihak tergugat tidak semuanya datang. Seperti sidang yang kelima ini, dari pihak DPRD sebagai tergugat satu tidak datang,” kata Danny.

Diakui Danny, kesan molor sidang ini memang kondisi majelis hakim juga. Karena, pada sidang kedua, Ojo Sumarna selaku ketua majelis mendadak kesehatannya terganggu. Terpaksa sidang ditunda.

Namun Danny pada sidang kelima ini cukup senang karena ketua majelis sudah sehat, sehingga dapat menghadirkan kembali para pihak terkait di persidangan.

Meski begitu, menurutnya, GPD dalam hal ini menyayangkan ketidak hadiran DPRD dalam persidangan. Itu sama saja dengan meremehkan Mejelis Sidang.

“Ketidak hadiran tergugat satu ini seperti mencederai sidang, karena sejak sidang pertama hingga kelima ini hanya dewan yang belum duduk di persidangan,” ungkap Danny.

Seperti diketahui sidang Gugatan Pembubaran YKP pertama dimulai pada 21 Juli 2020. Namun, dari sidang pertama hingga kelima, Selasa (15/9/2020) dari pihak tergugat selalu tidak lengkap di ruang sidang. Hingga akhirnya sidang selalu ditunda. (pri)

terkait

Oknum Sekdes Kembalikan Uang Hasil Penipuan

redaksi

Kejari Tanjung Perak Endus Dugaan Bancakan Proyek IPAL RPH Pegirikan

redaksi

Bupati Pamekasan Non Aktif Dicabut Hak Politiknya

redaksi
Open

Close