SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menggelar Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan se-Jatim di Grand City, Surabaya, Senin (11/12) malam.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya sinergi peran para formal dan Informal leader atau pemimpin formal maupun informal yaitu tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas) untuk bersinergi menyukseskan Pemilu yang akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Dengan demikian, bisa mewujudkan Pemilu yang aman, damai, nyaman, kondusif dan demokratis, baik saat Pilpres, Pileg maupun Pilkada serentak. Semua mesti bersinergi, berkolaborasi dan membangun kewaspadaan bersama untuk menyukseskan Pemilu 2024.
“Rakor kali Ini juga sekaligus menjadi momentum untuk mensinkronisasi operasi persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) disemua lini,” kata Khofifah.
Menurutnya, Pemilu 2024 mendatang pelaksanaannya bertepatan saat peringatan Hari Valentine. Dimana perayaan itu kerap kali dijadikan milenial untuk melakukan kegiatan pribadi.
Untuk itu, sinergitas sangat diperlukan untuk mengajak para milenial sebagai pemilih suara terbanyak, untuk bisa menggunakan hak pilihnya. “Jangan sampai para milenial mengendurkan hak pilih mereka. Karena, mereka merupakan pemilih suara terbanyak,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo untuk persiapan Pemilu 2024. Antara lain, Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 sesuai jadwal dan tepat waktu reguler 5 tahunan.
Kemudian, sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama dukungan anggaran, personel, dan logistik kepemiluan.
Selanjutnya, seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga segenap penyelenggara pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu karena penyelenggaraan Pemilu itu politis.
“Seluruh aparat negara harus mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke TPS, terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara,” tuturnya.
Tidak hanya itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Khofifah menyebutkan bahwa peran Gubernur, Bupati/Wali Kota, Pangdam, Danrem, Dandim, peran Kapolda dan Kapolres dalam menyosialisasikan enam arahan Presiden tersebut.
“Ini penting untuk dilakukan sosialisasi secara komprehensif. Juga harus didukung dengan hubungan harmonis oleh Forkopimda. Karena banyak Pj Bupati/Wali Kota baru dan banyak pihak yang telah rotasi jabatan ini perlu penguatan silaturahim lebih masif satu dengan lainnya. Tidak hanya dengan formal leader tapi juga informal leader,” paparnya.
Dari arahan Presiden itu juga, Khofifah optimis penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu telah memetakan daerah rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Sehingga, kewaspadaan dapat dilakukan sejak persiapan seperti saat ini.
“Saya rasa Pemerintah melalui KPU dan Bawaslu telah melakukan pemetaan hingga pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun seringkali proses penghitungan sangat seru di tingkat PPK. Petugas bisa tidak tidur hingga tiga hari,” ungkapnya.
Selain itu, Khofifah juga menyampaikan beberapa isu strategis terkait pelaksanaan pemilu. Yaitu regulasi, penyelenggara, peserta, pemilih, logistik dan tahapan pelaksanaan (kampanye, masa tenang dan pemungutan suara, penetapan calon terpilih).
“Kalau semua sudah sampai KPU insya Allah sudah aman. Tapi biasanya saat sampai di PPK ini rawan terjadi sengketa (Dispute). Oleh karena itu kewaspadaan ini harus dibangun sekuat mungkin,” katanya.
Untuk itu, Khofifah menekankan dalam menghdapi potensi dan pemicu konflik dalam Pemilu harus diiringi kewaspadaan dari Bakesbangpol, Danrem, Dandim, Kapolres, Kapolsek, KPUD, Bawaslu, Kejari di masing-masing daerah harus ditingkatkan.
“Saya rasa masing-masing akan punya peta. Bagaimana peta itu akan menjadi referensi kewaspadaan bagi kita semua. Ini bagian dari membangun langkah mitigatif dan interventif. Hoaks harus tetap diwaspadai utamanya 3 hari terakhir,” katanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sendiri telah melakukan pelatihan Pra Paralegal Justice yang diperuntukan bagi kepala desa dan lurah dalam beberapa kali (batch) sebagai upaya penanganan konflik saat Pemilu, Ini menjadi sarana penting dalam upaya untuk menciptakan langkah-langkah dalam mencari solusi bersama, misalnya melalui mediasi.
“Ini ilmu bagi kepala desa dan lurah. Supaya mereka mengetahui bagaimana hal-hal yang mestinya mereka bisa atasi sesuai kapasitas saat dilatih. Semua materi bersumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),” ucapnya.
Khofifah juga mengajak seluruh pemerintah daerah baik di Kabupaten/Kota yang belum mencairkan dana hibah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi KPU dan Bawaslu.
“Untuk bupati/walikota mohon disegerakan proses penandatangannan NPHD, kepada Bawaslu dan KPU. Karena saat ini masih ada 6 Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan,” tandasnya.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simangunsong mengatakan, ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan Pemilu. Antara lain, pemilihan berlangsung aman dan lancar sesuai peraturan yang berlaku.
Lalu, artisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang merusak kesatuan dan persatuan, serta pemerintah yang ada tetap berjalan lancar baik di pusat maupun di daerah.
“Di Jatim generasi milenial yang sudah masuk usia pilih ada 9,6 juta sementara generasi Z 6,29 juta jiwa. Target partisipasi pemilih kita 2024 ini 79,5 persen. Jadi saya minta seluruh Forkopimda persuasif mengajak anak muda ikut memilih,” ungkapnya.
Sementara Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Jatim sebesar 14,74 persen. Angka ini membuat Jatim menduduki peringkat keenam di Indonesia sebagai provinsi dengan tingkat IKP yang rendah.
“Jadi Jatim ini termasuk yang IKP-nya selalu rendah. Tentu ini juga peran baik dari Polda, TNI, Satpol PP, dan unsur penegak keamanan lainnya,” tandasnya.
Pada kesempatan ini, turut ditandatangani komitmen bersama guna mewujudkan pemilu serentak tahun 2024 dengan aman, nyaman dan kondusif di wilayah Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur Khofifah, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Pangdam V/Brawijaya dalam hal ini diwakili Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Yusman Madayun.
Kemudian Kepala Binda Jatim Brigjend TNI Fahmi Sudirman, Kepala Kejati Jatim yang diwakili Aspidum Kejati Jatim Agustian Sunaryo, Kapoksahli Koarmada II Laksma TNI Widyanto Pudyo Purnomo, Ketua KPU Jatim Choirul Anam danKetua Bawaslu Jatim A. Warits. Penandatanganan tersebut juga turut disaksikan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Togap Simangunsong. (bm)
