SURABAYA, PETISI.CO – HMP HTN (Himpunan Mahasiswa Hukum Tata negara) menyikapi keputusan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dengan menyelenggarakan dialog interaktif yang bertajuk ‘Urgensi Penyesuaian Harga BBM disaat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid- 19’, Selasa (13/09/2022).
Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 100 mahasiswa hukum dari masing-masing universitas dan perguruan tinggi se-Surabaya. Kegiatan tersebut juga menggandeng beberapa elemen yaitu pihak kepolisian, akademisi dan pemerintahan.
Alvin maulana yang didapuk sebagai narasumber mengatakan keputusan pemerintah seperti menelan pil pahit yang dirasakan oleh masyarakat.
“Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi memang terasa pahit bagi masyarakat dan pemerintah sendiri. Dari berbagai pilihan yang dihadapi pemerintah, keputusan tersebut merupakan yang terbaik dari pilihan yang ada,” ujar dosen fakultas ekonomi dan bisnis dari UINSA, Selasa (13/09/2022).
Namun, pemerintah menggantikannya dengan bantuan tunai ke masyarakat menengah ke bawah agar subsidi tersebut tepat sasaran.
“Subsidi BBM saat di alihkan dengan bantuan tunai yang di berikan setiap bulan supaya subsidi tersebut lebih tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu, Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am sebagai narasumber ke dua menekankan kepada mahasiswa agar lebih objektif dalam melihat fenomena tersebut.
“Seyogyanya sebagai mahasiswa bisa memaksimalkan fungsinya sebagai Agent of Change dan Agent of Control, kita harus berfikiran se obyektif mungkin dalam permasalah ini,” kata anggota Komisi C DPRD Surabaya.
Terlebih, dia menjelaskan Pemkot Surabaya juga sudah berupaya dalam mengatasi kenaikan BBM bersubsidi dari sektor ekonomi hingga sektor kesehatan.
“Kami sudah mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kami juga mengupayakan kenaikan UMK (Upah Minimum Kerja) dengan regulasi yang ada,” pungkas Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, selaku anggota Komisi C DPRD Surabaya. (riz)
