BONDOWOSO, PETISI.CO – Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) tak cair, sejumlah pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mendatangi Wisma Wakil Bupati, Selasa (21/5/2019).
Pejabat fungsional tersebut, yang terdiri dari penyuluh pertanian baik PNS maupun Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) dan petugas paramedik, serta medik veteriner yang tergabung dalam dua organisasi, yaitu Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) dan Paramedik veteriner Indonesia (Paveti).
Ahmad Bahrul Munir, Anggota Perhiptani, menyampaikan, bahwa kehadiran kami ke Wisma Wabup, untuk mempertanyakan TTP yang selama empat bulan terakhir ini belum cair. Bahkan sebanrnya pihak PPL dan medik veteriner telah melakukan upaya komunikasi dengan Dispertan. Namun belum ada respon.
“Oleh karena itu, kami memohon bantuan komunikasi kepada Wabup Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat untuk percepatan pencairannya,” ujarnya.
Tak hanya itu, mereka juga turut menyampaikan terjadinya disparitas nominal yang signifikan antara TP pada Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional.
Menurutnya, dalam releasenya digambarkan bahwa untuk kelas jabatan setara dalam pejabat struktural dengan kelas jabatan 4, Setara golongn II mendapatkan TP sebesar Rp 1,125 juta. Sedangkan jabatan fungsional penyuluh pertanian pelaksana pemula, setara dengan golongan II dengan job value 570-770 mendapatkan TP sebesar Rp. 400 ribu hingga Rp. 500 ribu.
“Maka dari itu, kami bersama teman-teman mohon ke Wabup, supaya kesenjangan yang begitu sangat kelihatan itu bisa dicarikan solusi, jalan tengah. Sehingga tidak terjadi disapriras angka, yang itu menyebabkan kecemburuan sosial, dan itu tidak baik untuk kestabilan di pemerintahan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Bondowoso, Dwi Wardana, tidak tahu menahu atas penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh PPL dan Medik veteriner. Namun pihaknya mengakui, bahwa Dispertan telah memberikan penjelasan kepada seluruh PPL dan Medik veteriner. Hanya saja, diperkirakan oleh Dwi, penjelasan tersebut tidak sampai pada para pekerja di lapangan.
“Kami tidak tahu, penyampaian aspirasi,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Bondowoso, menjelaskan, jika dirinya akan segera melakukan rasionalisasi. Tentu dengan melihat peraturan-peraturannya.
“Bagaimana pun kita harus meningkatkan kesejahteraan untuk menaikkan kinerja. Ya tidak apalah. Kalau Ka Dispertan tidak tahu perihal penyampaian aspirasi. Dan itupun akan ada sanksi,” pungkasnya.(tif)
