Gresik, petisi.co – Dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tim dosen dari Program Studi Administrasi Publik, Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, (PkM) berupa Pendampingan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa (Pemdes) di Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
Tim PkM UWP diketuai Dr. Arini Sulistyowati, SE, M.A.P., dengan anggota Dr. Supriyanto, S.Sos., M.Si., Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com., juga dua mahasiswa, Nur Rahmawati dan Dwi Olga Hanzana Kasmani.
Pelaksanaan PkM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola administrasi pemerintahan secara tertib, efisien, serta mendorong partisipasi masyarakat, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.
Ketua tim pengabdian, Dr. Arini Sulistyowati, SE, M.A.P menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kontribusi nyata akademisi dalam memperbaiki tata kelola administrasi desa.
“Sistem administrasi yang rapi dan terdokumentasi menjadi fondasi penting bagi akuntabilitas dan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya pada Selasa (17/6/2025).
Ia menambahkan, PkM akan menjadi bentuk konkret kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam mendorong transformasi tata kelola desa berbasis data dan teknologi.
Dr. Supriyanto, S.Sos., M.Si., menerangkan bahwa, kegiatan ini sejalan dengan Visi UWP, yaitu menjadi “Kampus Terkemuka dalam Pengembagan Sociopreneurship berbasis Riset tahun 2030”, juga mewujudkan Program dari Kemenristek Dikti yaitu “Kampus Berdampak”.
“Kegiatan ini merupakan sebuah gerakan nasional yang diluncurkan untuk mendorong perguruan tinggi di Indonesia tidak hanya berfokus pada pendidikan dan penelitian, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Supriyanto.
Ia menambahkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menuntut desa untuk lebih adaptif dan inovatif dalam sistem administrasinya, maka kegiatan ini merupakan bentuk respons dari dinamika perubahan regulasi.
”Oleh karena itu, penataan administrasi ini tidak hanya melibatkan aparat desa, tetapi juga membuka ruang partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan PkM,Materi pendampingan yang diberikan meliputi:
Penataan surat masuk dan surat keluar, penyusunan buku administrasi desa sesuai Permendagri, pemanfaatan digitalisasi administrasi, dan penyusunan laporan kegiatan desa.
Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan:
- Tahap Persiapan – Meliputi pengumpulan informasi dan analisis dokumen serta wawancara dengan pemangku kepentingan desa untuk memahami kondisi dan tantangan administratif yang ada. 2.
- Tahap Implementasi – Pelatihan dan workshop untuk perangkat desa dalam pengelolaan administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara praktis.
- Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut – Evaluasi hasil pendampingan dilakukan untuk memastikan pemahaman dan keterampilan telah terimplementasi, sekaligus merekomendasikan langkah lanjutan untuk penguatan sistem administrasi desa.
Dengan proses yang sistematis dan berkelanjutan, pendampingan ini diharapkan menghasilkan sistem administrasi desa yang transparan, efisien, dan akuntabel. Lebih jauh, kegiatan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam pembangunan desa yang inklusif.
Kepala Desa Sidowungu, Suaedi, menyambut baik kegiatan dan mengapresiasi keterlibatan Kampus dalam membantu penataan administrasi desa.
“Metode partisipatif yang digunakan, seperti diskusi interaktif, pendampingan langsung, dan simulasi, sangat membantu perangkat desa memahami dan menerapkan sistem administrasi yang aplikatif,” ungkapnya.
Keberhasilan program ini membuka peluang untuk pengembangan desa-desa lainnya, dan diharapkan dapat menjadi model bagi tata kelola pemerintahan desa yang berkelanjutan. (joe)
