SURABAYA, PETISI.CO – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa Pemkot Surabaya sedang menggencarkan upaya edukasi sebagai langkah kunci keberhasilan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pengelolaan Bantuan Sosial Surabaya secara lebih merata. Dalam keterangannya, Wali Kota Eri menekankan pentingnya kesadaran masyarakat sebagai elemen utama untuk mendukung tujuan pemberantasan kemiskinan.
Aturan yang ditegakkan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2023. Dalam peraturan tersebut, Pemkot Surabaya membatasi penerima manfaat untuk tidak menerima dua jenis bantuan sosial (bansos) sekaligus. Penerima manfaat yang kedapatan melanggar aturan diimbau untuk menolak salah satu jenis bansos.
“Jadi ini sudah periksa lalu ada dobel-dobel (penerima manfaat), ada yang dapat PKH ya dapat permakanan. Tapi diam saja, harusnya dia jujur agar tidak dobel,”,” ungkap Wali Kota Eri.
Dalam konteks ini, Pemkot Surabaya merencanakan serangkaian kegiatan edukatif, seperti penyuluhan dan kampanye sosial, guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan konsekuensinya jika aturan tersebut dilanggar.
Tidak hanya itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyoroti peran keluarga dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.
“Jadi ayo mengedukasi keluarga kita, kekuatan kekeluargaan itu saling membantu satu dengan yang lainnya untuk keluar dari kemiskinan,” ujarnya. (dvd)
