PROBOLINGGO, PETISI.CO – Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin memberikan hadiah berupa pemecetan bagi oknum pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang terlibat dalam dugaan praktek jual beli untuk menjadi pegawai tidak tetap di lingkungan RSUD dr Moh Saleh Kota Probolinggo.
“Jika ada oknum pegawai di lingkungan Pemkot Probolinggo yang terlibat dalam praktek ini maka akan ada panismen sesuai ketentuan yang berlaku bisa berupa pemecatan,” kata Wali Kota Hadi Zainal Abidin, Rabu (2/3).
Dikatakan, pihaknya siap mendukung untuk membongkar adanya dugaan pembayaran untuk menjadi pegawai di RSUD dr Moh Saleh Kota Probolinggo. Saya mengapresiasi langkah dari rekan rekan lembaga, Saya dukung untuk membongkar praktek ini.
Menyikapi dinamika ini Pemerintah Kota Probolinggo perlu merespon, DPRD juga sudan mengeluarkan surat rekomendasi. Dinamika yang luar biasa ini harus direspon secara cepat dan tepat oleh pemerintah, Saya sangat berterimakasih pada sahabat-sahabat saya dari lembaga swadaya masyarakat.
“Hal ini tidak dibenarkan dan saya tidak inggin hal ini terjadi di pemerintahan saya, Dengan komitmen ayo kita bongkar bersama-sama. Apabila ada oknum ASN di Pemkot Probolinggo yang melanggar hukum pasti akan ada sanksi dari saya, Sebagai bentuk keseriusan saat ini saya didampingi inspektorat serta bagian hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut politisi PKB ini mengungkapkan bahwa titik persoalan yang perlu disikapi adalah asal muasal yang tidak benar yang harus menjadi keseriusan dari pemerintah untuk membongkar, Saya minta pada aparat penegak hukum yang sudah mendapat surat tembusan usut tuntas persoalan ini.
“Atas nama pemerintah saya mengapresiasi kepada teman-teman LSM lanjutkan kita bongkar bersama praktek -praktek yang tidak benar di wilayah Kota Probolinggo, Teruskan perjuangan ini saya dukung untuk membuka hal yang tidak sepatutnya terjadi di Pemerintahan Kota Probolinggo,” pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya sejumlah LSM melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Probolinggo, Aliansi LSM ini menuntut Pemkot Probolinggo dan DPRD untuk memikirkan nasib 128 karyawan tidak tetap yang diputus hubungan kerja serta menyoalkan adanya pembayaran sampai puluhan juta untuk menjadi pegawai tidak tetap di RSUD dr Moh Saleh Kota Probolinggo. (reb)
