Maraknya Pembangunan di Kawasan Hutan Rakyat
BATU, PETISI.CO – Aliansi Selamatkan Malang Raya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Batu, Selasa (22/2/2022). Demonstrasi tersebut diikuti Malang Corruption Watch, WALHI Jawa Timur, Nawakalam, dan kelompok aktivis lingkungan yang lain.
Demonstrasi dilatarbelakangi oleh maraknya pembangunan di kawasan hutan rakyat dan hutan lindung di lereng Gunung Arjuno. Dalam aksinya menyoroti terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
Raperda RTRW kali ini dinilai akan menghilangkan 3 jenis kawasan hutan lindung, mereduksi kawasan lindung setempat dan pengurangan jumlah kawasan sepadan mata air yang dilindungi.
Anggota Aliansi Selamatkan Malang Raya, Aris menjelaskan, telah mengajukan beberapa kali permohonan untuk mengetahui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tetapi tidak digubris oleh pemerintah.
“Kita beberapa kali mengajukan permohonan, tetapi sampai hari ini tidak ada respon dari pemerintah terkait KLHS,” tutur Aris.
Kemudian Aris menjelaskan, wilayah Bumiaji merupakan wilayah onservasi, jika berubah menjadi wilayah industri atau jasa, maka akan berdampak buruk bagi kelestarian sungai brantas dan kawasan hutan yang ada di Bumiaji.
“Terkait pelestarian lingkungan itu justru diabaikan, kemudian diubah untuk kepentingan-kepentingan pembangunan yang tidak pro terhadap lingkungan,” tutur Aris.
Masih penjelasan Aris, terdapat pembangunan di Bumiaji yang menyalahi aturan.
“Seperti kasus pembangunan salah satu hotel di Bumiaji, prosesnya malah maladministrasi. Pembangunannya dilakukan terlebih dahulu sementara ijin lingkungannya belakangan,” ungkapnya.
Aris berharap pemerintah daerah menerapkan transparansi dan melibatkan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah, baik dari legislatif daerah maupun eksekutifnya melakukan transparansi dan melibatkan masyarakat seluas-luasnya terkait dengan Perda RTRW,” pungkas Aris. (adi/eka)
