TULUNGAGUNG, PETISI.CO – Rencana pembangunan jalan tol Tulungagung-Blitar-Kepanjen (Agung-Blijen) hari ini diadakan konsultasi publik, Selasa (22/2/2022). Konsultasi publik dalam rangka uji kelayakan pembangunan proyek jalan tol ruas Agung-Blijen oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Tulungagung, Makrus Manan, usai mengikuti acara konsultasi publik mengatakan, target mulai pengerjaan Jalan tol Agung-Blijen yang rencananya pada tahun 2023.
Jalan tol tersebut panjang keseluruhannya 99,91 kilometer, dan khusus di Tulungagung sepanjang 33 kilometer. Dari panjang tol 33 kilometer di Tulungagung melewati sejumlah 43 desa di 7 kecamatan.
“Rencananya ruas tol Agung-Blijen bakal melewati 43 Desa di 7 Kecamatan wilayah Tulungagung,” terang Makrus.
Ada 7 kecamatan meliputi wilayah Kecamatan Rejotangan, Ngunut, Sumbergempol, Boyolangu, Kedungwaru, Gondang dan Tulungagung.
Dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut, tentunya dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung berharap ada banyak saran dan masukan dari semua pihak yang terkait sehingga dampak negatif dapat terminimalisir.
“Dalam konsultasi publik ini diharapkan dampak negatif bisa terminimalisir dengan saran masukan dari seluruh pemangku wilayah baik di masyarakatnya mungkin instansi terkait dan pemerhati pemerhati lingkungan,” ujar Makrus.
Menurut Makrus, pihaknya mendapatkan informasi bahwa target dimulainya proyek jalan tol tersebut di tahun 2023.
“Informasi yang kami dapatkan dari kementerian memang ada target kalau bisa dimulai di 2023, itu sudah dimulai project pekerjaan fisik mungkin konstruksinya,” ucapnya.
Makrus mengungkapkan, acara konsultasi publik dengan menghadirkan 43 Kades yang diadakan hari ini merupakan konsultasi publik studi kelayakan.
“Kalau ini konsultasi publik terhadap studi kelayakan, jadi masih belum AMDAL.Tapi ini salah satu langkah mengarah kesana sebagai prasyarat,” ucapnya.
Selain itu Makrus juga menyampaikan, setelah dilakukannya konsultasi publik, nantinya juga ada tim yang akan dibentuk untuk membahas masalah pembebasan lahan.
Masih menurut Makrus, nantinya pihak desa diminta bisa melakukan sosialisasi kepada warganya agar pembangunan tol tersebut bisa berjalan lancar.
“Nantinya dari pihak Pemdes juga diminta perannya untuk melakukan sosialisasi kepada warganya. Selain itu juga jangan sampai kita nanti hanya menjadi penikmat jalan saja. Sesuai informasi yang kita dapat dari Kementerian, pengerjaan fisik pembangunan tol akan dimulai pada tahun 2023 dan diusahakan selesai pada 2024 namun yang jelas ditargetkan pada 2025,” pungkasnya. (par)
