Surabaya, petisi.co – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa berbagai program kerakyatan ke depan akan menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek pengelolaan fiskal. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada periode 2025-2030.
Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya pada Senin (3/3/2025), Eri menyoroti bahwa salah satu tantangan utama adalah penanganan banjir.
“Saat ini ada 3.764 usulan pekerjaan terkait banjir, dengan 90 persen di antaranya berasal dari skala kampung. Untuk merealisasikan proyek ini, dibutuhkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun,” ungkapnya.
Selain penanganan banjir, Pemkot juga merancang sejumlah proyek infrastruktur, termasuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), underpass Taman Pelangi, serta peningkatan kualitas jalan di 64 ruas utama dan 2.998 ruas kampung. Pelebaran Jalan Wiyung juga masuk dalam daftar prioritas dengan kebutuhan anggaran Rp10,6 triliun.
Pemkot Surabaya juga fokus pada peningkatan penerangan jalan umum (PJU) dengan rencana pemasangan 5.740 titik di 29.853 lokasi, yang membutuhkan dana Rp280 miliar.
Selain itu, program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) telah mengantongi daftar antrean sebanyak 8.176 unit, dengan alokasi anggaran Rp286 miliar. Di sisi lain, Pemkot berencana merevitalisasi 171 balai RW dengan total biaya Rp34 miliar.
Dalam sektor pendidikan, Pemkot tetap mengalokasikan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD atau sekitar Rp2,5 triliun. Rencananya, dalam periode 2025-2030, akan dibangun 10 SMP dan 4 SD baru dengan anggaran Rp128 miliar.
Sementara itu, di bidang kesehatan, Pemkot menganggarkan Rp2,7 triliun untuk memperkuat layanan di puskesmas dan rumah sakit. Program beasiswa sarjana juga terus didorong, dengan lebih dari 3.600 anak muda dari keluarga kurang mampu mendapat alokasi dana Rp55 miliar.
Pemkot menargetkan pengentasan kemiskinan dengan sasaran 69.389 jiwa dari keluarga miskin dan 293.596 jiwa dari keluarga pra-miskin, yang membutuhkan anggaran Rp1,55 triliun.
Selain itu, insentif bagi tenaga kontrak, RT, RW, LPMK, penggali makam, guru agama, tenaga kesetaraan, serta pengurus rumah ibadah dialokasikan sebesar Rp1,4 triliun per tahun.
“Selain infrastruktur, kami juga akan mengembangkan sektor UMKM, ketahanan pangan, pariwisata, olahraga, dan kesenian,” kata Eri.
Dengan banyaknya program yang direncanakan, Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemkot harus menetapkan skala prioritas dalam pengelolaan fiskal. Ia juga menekankan pentingnya mencari alternatif pembiayaan guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga melampaui rata-rata nasional.
“Kita harus bergerak secara kolaboratif. Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendirian. Pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah untuk warga (governing for citizen), tetapi juga bersama warga (governing with citizen),” ujar Eri.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menilai bahwa semangat gotong royong yang diusung oleh Wali Kota Eri dalam membangun Kota Pahlawan harus terus berlanjut. Ia mencontohkan bagaimana kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat membantu Surabaya bangkit dari pandemi Covid-19.
Namun, Adi juga menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program pembangunan 2025-2030. Dengan APBD Surabaya tahun 2025 yang telah disahkan sebesar Rp12,3 triliun, masih terdapat keterbatasan dalam memenuhi seluruh rencana pembangunan.
“Dari total APBD Rp12,3 triliun, kebutuhan belanja sudah mencapai Rp9 triliun. Sementara sektor pendidikan memerlukan Rp2,5 triliun, ditambah dengan berbagai item lain yang harus diprioritaskan,” jelasnya.
Karena itu, DPRD dan Pemkot akan berdiskusi lebih lanjut untuk menentukan prioritas pembangunan yang bisa direalisasikan dalam keterbatasan anggaran.
“Kami akan terus mengkaji skala prioritas agar pembangunan berjalan optimal dan berdampak nyata bagi warga Surabaya,” pungkas Adi. (dvd)
