JEMBER, PETISI.CO – Anggota DPRD Jember dukung kebijakan dana refocusing sebesar Rp 150 Miliar, untuk penanganan Pandemi Covid-19. Gagasan itu pernah dilontarkan Bupati Jember Ir H Hendy Siswanto, sesaat sebelum pemberlakuan PPKM Darurat.
Ketua Fraksi PDIP Jember Edy Cahyo Purnomo, saat dikonfirmasi terkait dengan angaran refocusing itu, pada Rabu (07/07/2021) menyampaikan dukungannya, agar Bupati Jember segera merealisasikan anggaran itu.
“Kami pada dasarnya memandang perlunya segera merealisasikan anggaran refocusing itu, terutama saat pemberlakuan PPKM darurat,” ujarnya.
Pria yang akrab dipanggil Ipung itu, menyampaikan pandangannya, berdasarkan pengamatannya di masyarakat, terkait pemberlakuan PPKM Darurat di Kabupaten Jember, sejak tanggal 5 juli hingga 20 Juli 2021, menurutnya telah berdampak langsung terhadap kelompok masyarakat kecil, terutama para pedagang Kaki lima.
“Pembatasan ruang gerak masyarakat, menyebabkan para pedagang terdampak langsung, sehingga sangat diperlukan upaya untuk mengurangi beban mereka,” ujarnya.
Di samping itu, menurut politisi PDIP itu, pandemic Covid-19, juga telah berpengaruh terhadap nasib buruh, dari berbagai sektor industri dan perusahaan.
“Baik karena adanya PHK, atau penguranan jam kerja, tetapi yang pasti ribuan buruh telah mengalami kesulitan hidup,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ipung akan mengajak Pemkab Jember untuk membicarakan secara tehnis, upaya pemanfaatan anggaran Refocusin itu.
“Saya kira, segera kami (DPRD Jember) akan mengajak pemkab Jember, untuk membicarakan masalah ini,” tegasnya.
Hal senada, juga disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Jember H Sucipto Mujiburrahman, yang ditemui media ini, saat bersamaan, menyatakan banyaknya keluhan masyarakat yang sudah terdampak pemberlakuan PPKM Darurat.
Menurut Sucipto, diperlukan langkah-langkah strategis, agar masyarakat terdampak dapat segera dicarikan jalan keluarnya.
“Bukan hanya soal vaksinasi, karena kalau vaksin kan sudah ditanggulangi pusat, ini yang paling penting, bagaimana dicarikan jalan keluar bagi masyarakat yang akibat dari pemberlakuan PPKM darurat, pendapatannya berkurang,” bebernya.
Disamping itu, Sucipto juga mengingatkan, agar pemberlakuan PPKM darurat berjalan efektif, maka harus diterapkan secara merata di Kabupaten Jember. Pantaunnya, pemberlakuan PPKM masih efektif di wilayah kota dan sekitarnya.
“Sementara di desa, masih banyak masyarakat yang belum memahami, karenanya perlu ada upaya sosialisasi yang lebih merata, termasuk mengggerakkan pemerintahan desa,” ujarnya.
Seperti sudah diketahui, Bupati Jember, Hendy Siswanto telah mengambil langkah taktis, saat mengetahui peta sebaran covid 19 naik tajam. Hendy langsung menggelar rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jember beserta para Kepala OPD terkait dan direktur rumah sakit di kantor Pemkab Jember.
Hendy memberikan arahan untuk mengantisipasi lonjakan kasus baru, di antaranya penambahan ketersediaan tempat tidur rumah sakit, untuk merawat pasien positif covid 19.
“Bed Occupancy Rate (BOR) yang saat ini penggunaannya sudah mencapai 70 persen,” katanya, Senin (28/6)
Untuk meningkatkan layanan penanganan covid-19 ini, membutuhkan sokongan dana. Hendy mengintruksikan BPKAD untuk menyiapkan anggaran refocusing sebesar Rp 150 miliar untuk beberapa kebijakan yang akan diambil.
“Tolong siapkan anggaran refocusing minimal Rp. 150 M. Karena kita akan berlakukan langkah pembatasan aktivitas masyarakat,” katanya.
Selain itu juga akan melakukan penyekatan RT/RW, yang akan diberlakukan bagi wilayah dengan kondisi darurat, untuk daerah yang terdapat kasus positif bahkan kematian akibat Covid-19. (mmt)
