SURABAYA, PETISI.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meyakini, pihak penyelenggara Pilkada saat ini tengah mempersiapkan dengan matang terkait anggaran yang berkualitas.
“Tentu pihak penyelenggara sudah menganggarkan kebutuhan Pilkada serentak tahun 2020, namun di tengah pandemi seperti ini anggaran tersebut menjadi ada beberapa berubah karena pandemik,” ujar Abhan, Ketua Bawaslu RI sebagai narasumber Webinar Nasional dengan mengangkat tema ”Dukungan Anggaran Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang Berkualitas, Sehat dan Aman di Masa Covid-19”, Jumat (26/06).
Webinar Nasional ini merupakan kerja bareng Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo (FH Unitomo) Bawaslu yang dilaksanakan secara Daring atau online menggunakan zoom meeting sebagai media pertemuan diikuti sekitar 300 partisipan.
Sementara Zulfikar Arse Sadikin, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengatakan kekurangan kebutuhan penyelenggaraan Pilkada yang didanai Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (ABPD), bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (ABPN) sebagai bentuk pengambilan tanggung jawab.
“Kita yakin, di tengah bencana non alam atau Pandemi APBN saat ini tengah disalurkan dalam mendukung Pilkada serentak 2020,” jelasnya.
Sedangkan Dekan FH, Irawan Soerodjo mengungkapkan kegiatan ini bisa memberikan wawasan bagi peserta agar bisa secara terperinci mempelajari bagaimana kebutuhan anggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah masa Pandemi Covid-19.
“Sebagai pemerhati hukum, ini akan menjadi penting bagi kita dan peserta dalam memahami polemik yang sedang terjadi di tengah pandemik,” ungkapnya.
Di tengah kegiatan, Rektor, Bachrul Amiq mengatakan Pilkada harus tetap dilaksanakan. “Memang akan ada sejumlah penambahan anggaran, ini menjadi konsekuensi dalam penyelenggaraan demokrasi bernegara,” pungkas Doktor pemerhati Hukum Tata Negara ini.
Dalam kegiatan ini turut hadir sebagai narasumber lain diantaranya I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Abdul Muhari, Pelaksana Tugas Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Askolani, Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan RI. (wil/cah)
