SURABAYA, PETISI.CO – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Diskominfo Jatim) bersama beberapa Perangkat Daerah berkolaborasi untuk membahas Kerjasama Pemanfaatan Data Sektor Sosial dan Kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Jatim, Achmad Fadhil Chusni di Ruang Argopuro lt. 2, Rabu (3/5/2023).
Achmad Fadhil Chusni mengatakan, untuk pengambilan keputusan strategis, pemerintah perlu didukung dengan data, dan ini telah menjadi perhatian Ibu Gubernur. Platform Open Government diharapkan bisa menfasilitasi integrasi data dari aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat daerah. Sebaiknya data yang diberikan adalah data real time. Beberapa data yang harus diintegrasikan adalah data sektor kesehatan dan data sektor sosial.
“Untuk mengidentifikasi data sektor kesehatan dan sektor sosial yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan bagaimana nanti kita mengambil datanya, mungkin bisa dilakukan dengan MoU atau Perjanjian Kerjasam (PKS). Kita akan berdiskusi bagaimana agar kita bisa mengakses data sektor kesehatan dan sektor sosial. Bagusnya kita satukan hal ini nanti di dalam Platform Open Goverment supaya nanti apa yang kita harapkan bisa tercapai. Dan Diskominfo Jatim sebagai Wali Data bisa memanfaatkan dan mengakses data tersebut,” jelas Fadlil.
Muryanto, dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengatakan, untuk memperkaya Platform Open Government, dapat memanfaatkan data-data yang berada di Kementrian maupun Instansi Pusat lainnya. Seperti BKKBN, Lemhannas dll. Ada data yang dimiliki kementrian-kementrian yang tidak dimiliki perangkat daerah. Maka perlu dilakukan kerjasama dengan kementrian dan badan pusat.
“Lemhannas punya posisi akses ke lembaga – lembaga Kementerian untuk mendapatkan data – data. Sedangkan terkait Pemprov dulu kita juga punya pusat data dan diolah, namun data tersebut berhenti karena tidak bisa mengupdate. Dan dengan kerjasama atau sinergitas kami Support Diskominfo sebagai Wali Data dari Pemprov Jatim terhadap pelaksanaan pembangunan Satu Data (Sata) Prov Jatim.
Dari hasil pembahasan yang diikuti oleh Bappeda, Dinas Sosial, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK), RSUD Haji, serta RSUD Dr. Soedono Madiun dan RS Jiwa Menur, ada beberapa point penting yang disepakati.
Dinas Sosial menyiapkan bahan kerja sama serta draf Nota Kesepakatan dengan Kementrian Sosial, Data penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD akan disiapkan oleh Dinas Sosial. Sedangkan Dinas Kesehatan akan mengidentifikasi aplikasi mana yang perlu diintegrasikan terutama aplikasi terkait Rumah Sakit dan Puskesmas di seluruh Jatim serta data stunting, kemudian data-data dari Rumah Sakit akan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan menyiapkan bahan kerja sama serta draf Nota Kesepakatan dengan Kementrian Kesehatan.
Sementara perwakilan BKKBN Prov. Jatim akan memberikan data keluarga beresiko stunting dengan syarat Pemprov Jatim melalui walidata mengajukan surat permohonan pengajuan data dan menandatangani surat perjanjian penggunaan data dan BAST. Dan Bappeda menyediakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (guh/kominfo)
