BONDOWOSO, PETISI.CO – Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Bondowoso, telah mengajukan kembali permintaan pupuk bersubsidi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur. Namun, permintaan tersebut masih belum ada jawaban.
Hal ini disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bondowoso, Agus Suwardjito, yang merupakan sebagai wakil ketua KP3, Rabu (22/7/2020).
“Tahun ini, di Kabupaten Bondowoso, mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebesar 21.000 ton. Akan tetapi, stok tersebut akan habis,” jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan, lanjut Agus, pihaknya akan mengevaluasi terlebih dahulu serapan pupuk subsidi yang ada.
“Masih ada di sejumlah distributor penyalur pupuk bersubsidi di Bondowoso yang belum terserap sepenuhnya. Untuk itu kami akan realokasi terlebih dahulu. Nantinya pupuk subsidi dari daerah dengan resapan rendah akan direalokasi ke daerah dengan resapan tinggi,” imbuhnya.
Di tempat lain, Suprapto yang mengaku sebagai Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia Bondowoso, keberatan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Pemkab Bondowoso melakukan realokasi pupuk bersubsidi.
“Saya tidak bertanggung jawab jika petani membutuhkan pupuk subsidi,” katanya.
Jika ada surat resmi dari pemkab mengenai tidak diperbolehkannya distributor menebus pupuk, pihaknya mendukung rencana tersebut.
“Kemudian, surat itu nantinya akan dijadikan bukti kepada petani,” imbuhnya.
Namun, keberatan Suprapto justru bertentangan dengan imbauan dari produsen pupuk, salah satunya Pupuk Kaltim. Dalam edarannya Pupuk Kaltim meminta distributor melakukan percepatan realokasi pupuk bersubsidi.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua KP3 Bondowoso, Syaifullah, menyayangkan sikap distributor tersebut.
Menurutnya, distributor tidak boleh egois dan harus mementingkan kepentingan petani.
“Jika ada distributor yang menentang kebijakan pemerintah, kami akan memberikan sanksi tegas,” tandasnya. (tif)
