SURABAYA, PETISI.CO – Tjutjuk Supariyono, selaku Anggota Komisi D DPRD Surabaya memberikan himbauan kepada para warga kota Pahlawan yang belum sekolah, agar segera melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) atau bisa juga ke RT dan RW setempat.
Laporan hal itu, kata Tjutjuk untuk dilakukan pendataan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya pasca carut marutnya PPDB. Supaya hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terlindungi.
“Di usia wajib belajar jangan ada anak di Kota Surabaya tidak sekolah,” kata Tjutjuk, Senin (11/09/2023).
Tjutjuk mengatakan, terhitung dari jumlah 3 ribu siswa yang sebelumnya tidak sekolah, kini sudah berkurang. Sebab mereka banyak melanjutkan pendidikannya di luar kota.
Termasuk juga ada yang melanjutkan ke pondok pesantren, swasta dan sekolah diluar kota ikut orang tua dinas.
“Update kemarin sudah berkurang dari 3000,” ujar Tjutjuk.
Namun legislator Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu tidak bisa memberikan rincian secara pasti, terkait jumlah laporan dari dinas pendidikan.
“Jumlahnya kalau di laporannya dinas pendidikan tidak ada,” ungkap Tjutjuk.
Tjutjuk pun menegaskan, pihaknya akan tetap memantau perkembangan terkait 3 ribu siswa yang belum mendapatkan pendidikan tersebut.
Tjutjuk mengaku, bahwa pihaknya juga telah meminta DP3APPKB, yang menaungi perlindungan anak turut membantu dinas pendidikan, dan mendata siswa yang belum dapat sekolah hingga saat ini.
Dijelaskan oleh Tjutjuk juga, ribuan siswa yang belum sekolah lantaran faktor ekonomi, setelah dihantam serangan pandemi Covid-19 sepanjang 2 tahun.
“Orang tua siswa juga belum mendapat informsi dinas pendidikan bekerja sama dengan Baznas untuk membantu siswa-siswa gamis maupun pra gamis untuk sekolah,” tuturnya.
“Maka kami meminta jangan sampai ada anak-anak di Kota Surabaya tidak sekolah,” pungkas Tjutjuk Supariyono. (riz)
