SURABAYA, PETISI.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk merealisasikan anggaran bagi program-program penciptaan lapangan kerja untuk mengentaskan pengangguran.
Selain itu, dalam sisa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Pemkot juga diminta untuk memprioritaskan anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan pencegahan banjir.
Hal tersebut disampaikan F-PKS dalam Sidang Paripurna DPRD Surabaya Selasa siang tadi. Sidang mengagendakan penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2023, yang telah disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi dalam Sidang Paripurna DPRD Senin kemarin.
Sekretaris Fraksi PKS Aning Rahmawati yang menjadi juru bicara menyampaikan bahwa program padat karya yang telah dilaksanakan dengan memanfaatkan aset-aset Pemkot untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sudah tepat.
“Namun demikian perlu kiranya disampaikan sejauh mana optimalisasi aset tersebut memiliki nilai tambah. Dan seberapa banyak lapangan kerja atau tenaga kerja yang telah diserap. Jika terlaksana dengan baik, mestinya bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang hingga saat ini masih di angka 7,62%,” ujar Aning, Rabu (13/09/2023)
Aning juga mengingatkan bahwa pada APBD Murni 2023, anggaran untuk Pemberdayaan UMKM telah dialokasikan sebesar 3 Triliun Rupiah.
“Dari anggaran sebesar ini, berapa yang sudah terserap? Jangan sampai alokasinya dikurangi dalam APBD perubahan. Dan perlu dipastikan programnya tepat sasaran,” kata perempuan lulusan ITS ini.
Fraksi PKS melalui Aning juga menyampaikan bahwa pembukaan lapangan kerja baru semestinya bisa berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan.
“APBD 2023 harus menurunkan angka kemiskinan yang saat awal tahun masih sebesar 5,23 persen atau sejumlah 152.489 jiwa. Program-program jaring pengaman sosial harus terus dipertahankan. Misalnya Program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang dihuni oleh keluarga miskin. Datanya ada 3.600 lebih. Berapa yang sudah diperbaiki dengan APBD 2023?,” tanya Aning.
Demikian pula dengan program perbaikan jamban yang telah dianggarkan. Dari total 11 ribu jamban yang memerlukan perbaikan, berapa yang telah diperbaiki?
“Selain itu, persoalan perumahan bagi warga kota juga perlu diselesaikan. Antara lain dengan penambahan rusunawa, dan realisasi pembangunan rusunami. Antrian calon penghuni flat yang mencapai belasan ribu keluarga tentu membutuhkan penanganan yang terencana,” jelas Aning yang juga Wakil Ketua Komisi C ini.
Pada sektor kesehatan, Fraksi PKS menyoroti belum tuntasnya penanganan kasus stunting.
“Anggaran kesehatan telah dialokasikan sebesar 2 Triliun 468 Miliar. Anggaran yang cukup besar ini hendaknya dapat menyelesaikan berbagai problema kesehatan warga kota. Zero stunting yang ditargetkan pada tahun 2023, hingga saat ini belum tercapai. Masih ada 651 anak Balita yang mengalaminya. Ini perlu menjadi perhatian,” ujar Aning.
“Selain itu, fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, jumlahnya saat ini baru 63 unit, masih jauh dari target Pemerintah Pusat. Keluhan pelayanan kesehatan selama ini salah satunya adalah soal antrian pasien. Karena itu penambahan fasilitas kesehatan menjadi salah satu kunci dalam perbaikan layanan. Pembangunan RS Pemerintah di Gunung Anyar sudah sesuai dengan hal ini. Karena itu perlu segera diselesaikan,” lanjutnya.
Sedangkan pada sektor pendidikan, Fraksi PKS mengingatkan agar anggaran Pendidikan dapat secara efektif menjangkau para pendidik, baik yang berstatus ASN maupun honorer.
“Jangan ada yang tertinggal. Termasuk para Bunda PAUD,” ujar Aning mengingatkan. “Anggaran pendidikan sudah cukup besar nilainya, 2 Triliun 297 Miliar Rupiah. Karena itu tidak boleh ada putus sekolah di Surabaya. Harus dicegah,” ujar Aning.
Pencegahan itu salah satunya melalui anggaran bantuan sosial berupa bantuan pendidikan untuk pelajar SMA/SMK dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Program ini mesti dilanjutkan. Dan dipastikan ketersediaan jumlah anggarannya, serta pencairannya. Sesuai jumlah keluarga MBR berusia SMA/SMK. Dengan kekuatan APBD yang besar ini, kami berharap tidak ada lagi warga kota Surabaya yang terkendala biaya saat menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK,” tegas Aning.
Sedangkan mengenai anggaran pencegahan banjir, Fraksi PKS melalui Aning mengingatkan perlunya monitoring dan evaluasi. Sejauh mana kesiapan Kota Surabaya menghadapi ancaman banjir yang selalu hadir setiap tahun, di beberapa kawasan kota.
“Kita akan memasuki akhir tahun dan musim penghujan. Sudah sejauh mana anggaran penanggulangan banjir telah digunakan dalam upaya pencegahan berbagai titik banjir. Termasuk banjir rob yang kerap kali melanda kawasan Surabaya Utara dan Surabaya Timur,” ujar perempuan lulusan Teknik Lingkungan ini.
“Apakah misalnya, anggaran pembebasan lahan untuk saluran gendong, pembuatan sudetan, pembuatan boezem, pembangunan rumah pompa, sudah terealisasi? Jangan sampai musim penghujan tiba, namun berbagai program pencegahan banjir belum terlaksana,” ujar Aning menambahkan.
Berbagai poin dalam Pandangan Fraksi PKS ini akan dibawa ke dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2023 yang akan dimulai pekan ini.
“Perubahan APBD ini rencananya akan diselesaikan pada akhir September, sehingga sisa 3 bulan di akhir 2023 diharapkan segala target program pembangunan dapat tercapai dengan menggunakan Anggaran Perubahan APBD 2023,” pungkas Aning yang juga menjabat Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Surabaya. (riz)
