SUKOHARJO, PETISI.CO – Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat dalam setiap kampanyenya di daerah. Namun, keinginan itu sulit terlaksana, karena sebagai capres dilarang oleh Undang-undang memberikan sesuatu.
“Saya sebagai Capres, dilarang oleh undang-undang untuk memberikan sesuatu pada masyarakat. Nanti dimarahi oleh Bawaslu,” kata Ganjar dalam siaran persnya, Selasa (26/12/2023).
Pengakuan jujur Ganjar tersebut, disampaikan untuk menjawab pertanyaan warga Bulakan Sukoharjo saat mengunjungi kampung mereka. Dalam kunjungannya, Ganjar mendapat sambutan ramah dari ratusan warga setempat dan ada yang meminta foto bersama.
“Pak Ganjar selamat datang kembali ke kampung kami. Bapak sudah tiga kali ini lho berkunjung ke kampung kami. Pak kami butuh modal, tolong bantu kami pak. Berikan modal pada kami, berikan alat juga pak,” ucap pengrajin batik Sukoharjo, Sri Sugiarti.
Ganjar menjawab pertanyaan itu dengan sabar. Kata Ganjar, sebenarnya dia bisa memberikan bantuan modal usaha pada warga. Tapi aturannya tak membolehkan. “Nanti dimarahi Bawaslu. Itu ada pak Bawaslu,” ucapnya.
Gimana ini mas boleh nggak?” tanya Ganjar pada anggota Bawaslu yang memantau kampanye Ganjar. “Nggak boleh pak, itu namanya money politik,” teriaknya.
Ganjar kemudian mengundang anggota Bawaslu bernama Tri Hartanto itu. Tri menerangkan bahwa tidak boleh calon memberikan bantuan apapun kepada masyarakat karena itu melanggar aturan.
“Tidak boleh pak, itu money politik dan ada ancaman pidananya,” ucap Tri.
Ganjar pun urung memberikan bantuan pada Sri dan warga lainnya. Namun, ia mengatakan akan membantu dengan cara lain, yakni menghubungkan Sri dengan banyak pihak seperti perusahaan yang menggelontorkan program CSR, filantrop dan lainnya.
“Bisa juga pinjam ke bank, kan banyak sekarang kredit dengan bunga murah. Atau CSR juga banyak, jadi bisa dimanfaatkan. Biar nanti dibantu bu bupati, ada anggota dewan juga di sini,” jelas Ganjar.
Ganjar mengatakan, saat ini ia hanya bisa membantu dengan program. Semua masalah yang didapat dari blusukan ketemu masyarakat seluruh Indonesia, akan ditampung. “Nanti digodog menjadi program kerja yang bisa menjawab semua persoalan masyarakat itu,” tandasnya. (bm)
