SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh Kabupaten/Kota yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, jangan ada klaster pilkada.
“Pilkada harus berlangsung aman dan kondusif,” ujarnya pada acara Serah terima Nota Pelaksanaan Tugas dari Pjs Bupati Malang, Pjs Bupati Trenggalek, Pjs Bupati Blitar, Pjs. Walikota Blitar, Pjs Walikota Pasuruan, Kepada Bupati/walikota defenitif di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (5/12/2020) malam.
Pihaknya menyampaikan pesan ada 12 item dari KPU Pusat yang terus-menerus dipesankan kepada penyelenggara proses pilkada serentak, KPU, Bawaslu dan seluruh kepala daerah.
“Kita baru saja selesai rakor dengan Kapolda, Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada, Kajati dengan Danrem, Dandim, Kapolres dan Bupati/Wali Kota tanggal 30 Nopember kemarin, intinya bahwa jangan ada klaster pilkada,” katanya.
Pada 7 Desember nanti, lanjutnya, sesuai surat telegram yang diterimanya, akan ada rapat koordinasi (rakor) kembali oleh Mendagri. Isinya adalah bupati/wali kota di daerah yang dekat dengan penyelenggaraan pilkada diminta untuk mendukung, hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak supaya semuanya tersupport.
“Misalnya, rapid test, swab. Kalau PCR nya di daerah itu terbatas, maka kab/kota terdekat diminta mendukung. Nah, kita sudah apel siaga tanggal 23 Nopember lalu. Tanggal 30 Nopember, kita mengadakan rakor di tingkat provinsi,” tuturnya.
Menurutnya, rakor secara nasional sudah dilakukan beberapa kali. Dan, menurut surat telegram yang diterimanya, kembali akan mengadakan rakor yang dipimpin oleh Mendagri.
“Intinya adalah kab/kota yang terdekat dengan penyelenggaraan pilkada diminta untuk mendukung hal-hal yang dibutuhkan, terutama berkaitan dengan memastikan bahwa semua penyelenggaraan pilkada harus taat terhadap protokol kesehatan,” paparnya.
Pesan-pesan seperti ini, tambahnya, memang harus terus disampaikan ke seluruh elemen-elemen strategis yang ada di lingkungan kab/kota. Tolong tetap diingatkan, karena ada yang khawatir dari survei ada yang khawatir ke TPS tertular virus Corona atau Covid-19, misalnya.
“Jadi, perlu reedukasi kepada masyarakat supaya penggunaan hak pilih ini tetap bisa dimaksimalkan,” tegas mantan Menteri Sosial ini.
Kekhawatiran-kekhawatiran itu harus dijawab dengan memastikan bahwa masing-masing TPS sudah diatur sedemikian rupa, yang punya hak pilih sudah diatur, petugasnya sudah dirapid atau swab test. “Kira-kira penjelasan seperti itu harus terus menerus dilakukan,” pintanya. (bm)
