SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim untuk memperluas layanan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui Samsat Badan Usaha Milik Desa atau Bunda.
“Kalau tadi terkonfirmasi baru 40 Bunda, maka saya minta diluaskan lagi,” katanya pada acara Launching layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Bunda, Go-Pay, Bank KB Bukopin dan pengundian hadiah Umroh tahap I 15 orang di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (5/5/2021).
Perluasan sasaran pendapatan PKB itu, menurutnya, berarti mendekatkan pelayanan masyarakat. Setiap layanan yang makin dekat, mudah dan murah tentu mempermudah pelayanan publik yang kita lakukan.
Oleh karena itu, pihaknya ingin inovasi-inovasi ini ditumbuhkembangkan, seiring proses digitalisasi yang memungkinkan bisa dilakukan.
“Kalau misalnya dengan Go-Pay memungkinkan di mana dan kapan saja orang bisa membayar pajak. Demikian pula dengan Bukopin dan Samsat Bunda. Sinergitas ini, tolong terus dikembangkan,” paparnya.
Dalam pandemi Covid-19, lanjutnya, menjadi pembelajaran kita semua. Pertemuan-pertemuan secara fisik sudah makin dikurangi, maka pertemuan-pertemuan lebih banyak virtual. Termasuk didalamnya layanan-layanan pembayaran pajak, seperti PKB.
“Kalau melihat laporan Plt Kepala Bapenda Jatim, capaian 37 persen di bulan Mei, sangat apresiatif bagi kami, karena berarti masyarakat sudah menikmati format ini. Jadi, bukan sekedar Ramadan, tapi format ini sangat mungkin masyarakat merasa terfasilitasi bagaimana kemudahan dan percepatan bisa kita lakukan bersama,” jelasnya.
Plt Kepala Bapenda Jatim, M Yasin menambahkan sampai sekarang sudah ada 907 BumDesa di Jatim yang sudah siap menerima pembayaran PKB bekerja sama dengan PT Pos, Bank Jatim dan Griya Bayar. Layanan tersebut diberi nama Samsat Bunda atau Samsat BumDesa.
Dari 907 BumDesa tersebut, 40 BumDesa diantatanya sudah melalukan ujicoba penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan telah menerima transaksi pembayaran 320 wajib pajak.
“Dari transaksi melalui Bumdesa tersebut, tercatat perolehan pajak daerah yang masuk ke Pemprov Jatim sebesar Rp 70.900.000,” ungkapnya.
Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Bumdesa ini, untuk mempermudah masyarakat desa membayar PKB yang selama ini enggan melakukan pembayaran karena lokasi pembayaran yang jauh.
Warga beralasan bahwa kendaraannya hanya dipakai ke sawah dan tidak dibawa ke jalan raya. Kemudian, juga karena tahunnya sudah lama, sehingga tunggakan membengkak pendapatan pas-pasan sehingga tidak membayar pajak.
“Karena itu kami coba mendekatkan layanan. Dengan lebih mudah, mereka akan memilih untuk tidak terlambat membayar pajak,” ujarnya.
Pembayaran PKB melalui BumDesa secara tidak langsung juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena BumDesa akan mendapat keuntungan dalam setiap transaksi.
“Bumdesa akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Setiap transaksi pajak dia akan dapat fee dan yang utama masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan membayar pajak,” jelasnya. (bm)
